PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Anggota DPRD Kota Palangka Raya Arif memberikan tanggapan terkait penerapan sistem baru dalam pembelian BBM subsidi jenis Pertalite.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi yang baik dan tidak mendadak agar masyarakat dapat memahami kebijakan tersebut dengan lebih baik.
Menurut Arif, pemerintah memang tengah berupaya untuk mendorong masyarakat beralih dari Pertalite ke bahan bakar lain seperti Pertamax.
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Sosialisasi memang harus dilakukan, tidak boleh serta-merta mendadak. Pemerintah memang berupaya agar penggunaan Pertalite ini dapat segera bergeser ke bahan bakar lain, seperti Pertamax, tetapi hal tersebut perlu diperhatikan lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (10/9).
Selain itu, Arif juga menyoroti penggunaan sistem barcode yang diterapkan untuk membatasi pembelian BBM subsidi. Ia menekankan pentingnya klasifikasi yang jelas agar kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat yang kurang mampu.
“Harapan kami, ada klasifikasi yang jelas. Jangan sampai golongan menengah ke bawah dibebani dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki ponsel Android? Ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan,” tegas Arif.
Ia mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada masyarakat golongan menengah ke atas yang memiliki fasilitas memadai, dan tidak mempersulit akses bagi masyarakat kecil, termasuk pedagang atau pelaku UMKM yang mungkin tidak memiliki perangkat digital untuk mengakses barcode tersebut.
“Jangan sampai masyarakat kecil seperti pedagang atau UMKM yang hanya memiliki ponsel jadul tidak bisa mendapatkan BBM subsidi hanya karena tidak bisa menggunakan aplikasi barcode,” tambahnya.
Arif pun berharap pemerintah tidak hanya melihat kebijakan ini dari sudut kepentingan tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat kecil.
“Jangan hanya dilihat dari asas kebutuhan dan kepentingan semata, tetapi pikirkan juga bagaimana nasib masyarakat kecil yang terdampak oleh kebijakan ini,” pungkasnya.nws
