SAMPIT/TABENGAN.CO.ID – Dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) di kawasan Pelabuhan Sampit disoroti oleh Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun.
Rimbun menegaskan, pihaknya memberi dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum dan komitmen Bupati Kotim dalam menindak para pelaku penyimpangan yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha pelayaran.
“Kalau sudah ada indikasi pungli, apalagi dilakukan oknum-oknum tertentu, maka kita sepakat mendukung penuh tindakan hukum. Tidak boleh ada lagi yang meminta uang seenaknya, apalagi dengan cara kasar. Pemalak liar di pelabuhan itu harus dilibas semua,” ujar Rimbun, Selasa (17/6).
Rimbun ingin pelabuhan menjadi kawasan tertib dan bersih dari pungli. Karena menyangkut kredibilitas daerah di mata investor dan pelaku usaha.
Terpisah, Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya juga menyatakan dukungan terhadap upaya penyelidikan oleh aparat kepolisian.
Ia menyebut langkah Polda Kalimantan Tengah dalam menelusuri penyimpangan sebagai hal wajar, terlebih jika memang ada laporan dari masyarakat.
“Itu biasa saja, karena memang ada laporan, termasuk yang di bawah jembatan assist (tugboat tongkang). Informasinya ada yang memungut tanpa dasar yang jelas,” kata Halikinnor.
Dirinya menegaskan, tidak akan melindungi siapa pun jika terbukti melanggar hukum. Sebagaimana diketahui, Polda Kalteng saat ini tengah mendalami dugaan praktik ilegal dalam pengelolaan fasilitas Pelabuhan Sampit.
Bahkan, beredar kabar sejumlah instansi yang berkaitan dengan sektor pelabuhan telah digeledah oleh aparat, termasuk menyangkut badan usaha pelabuhan dan manajemen operasional. c-may
