PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID — Ancaman defisit membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026. Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pendapatan daerah hanya diperkirakan mencapai Rp7,1 triliun, sementara belanja tetap dirancang sebesar Rp7,3 triliun.
Di tengah kondisi fiskal yang menantang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru dianggap belum memberikan kontribusi berarti bagi kas daerah. Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, menilai sejumlah BUMD masih belum menunjukkan kinerja yang bisa diandalkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika beberapa BUMD tidak bisa efektif, lebih baik kita serahkan ke swasta saja. Itu kan jelas. Seperti BUMD Hotel Dandang Tingang, kami menyarankan kalau tidak maksimal lebih baik diserahkan ke swasta saja,” tegas Purdiono saat diwawancarai, kamis, (21/8).
Purdiono juga mengungkap bahwa masalah BUMD tidak hanya terlihat dari kinerja bisnis yang stagnan, tapi juga tercermin dalam hasil audit lembaga negara.
“BUMD sampai saat ini kan hasil audit BPK tidak maksimal. Jadi harapan kita itu dievaluasi, kita berharap juga BUMD jadi penyumbang pendapatan daerah,” lanjutnya.
Purdiono juga menyoroti ketergantungan tinggi Kalimantan Tengah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketergantungan tersebut justru membuat daerah rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional.
“Sebenarnya penurunan APBD itu di DBH transfer pusat. Kalau pendapatan stabil aja. Jadi kita tidak bisa berharap di DBH. Ketika kita terlalu berharap pada DBH dituangkan di APBD ternyata tidak ditransfer maka itu akan terjadi defisit,” ujarnya.
Di sisi lain, keberadaan BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak PAD, justru masih bergantung pada sokongan APBD. “Belum, belum bisa. Maka kita akan evaluasi terus, kebetulan itu mitra Komisi I,” tambahnya.
Tak hanya sekadar kritik, Purdiono menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret untuk mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh.
“Nanti kita lihat, kita panggil, kita melihat apa sih permasalahan BUMD tidak bisa jadi penyumbang sehingga mereka selalu disubsidi dari APBD,” jelasnya.
Komisi I DPRD Kalteng, lanjut Purdiono, berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dalam waktu dekat guna mengungkap akar persoalan yang membelit sejumlah BUMD di provinsi ini.
“Nanti kita akan melakukan RDP apa masalahnya di BUMD. Agar kita mengetahui, dan kita tidak berspekulasi apapun,” tutupnya. Jef
