PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek penyediaan dan pendataan lahan. Dari target 1.400 lokasi yang direncanakan, hingga kini baru sekitar 400 titik yang datanya berhasil terkumpul.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Herson B. Aden mengatakan, keterlambatan pengumpulan data kepemilikan lahan menjadi tantangan terbesar menjelang batas waktu yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Kalteng menargetkan seluruh data lahan rampung pada akhir November 2025, agar pembangunan fisik dapat dimulai pada Januari 2026.
“Permasalahannya adalah lokasi. Dari 1.400, baru sekitar 400 yang datanya terkumpul. Kita ditargetkan akhir November ini semua rampung, supaya Januari tahun depan bangunannya bisa dimulai,” ujar Herson, Selasa (11/11).
Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota telah diminta untuk mempercepat penyelesaian urusan lahan di wilayah masing-masing. Namun, sebagian daerah masih menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan lahan baru.
“Kita disuruh siapkan lahan, yang sudah ada oke, tapi sebagian tidak ada pengadaan. Ini diminta daerah yang mikirin, sementara dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat juga berkurang,” ungkapnya.
Selain kendala administrasi dan pembiayaan, kondisi geografis Kalteng juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan. Banyak calon lokasi Koperasi Merah Putih berada di kawasan bergambut yang memerlukan biaya tambahan untuk stabilisasi tanah.
“Kalau kita membangun di tanah bergambut, paling tidak stabilisasi tanahnya bisa mencapai 40 persen. Ini tantangan luar biasa. Syaratnya, tanah yang dibangun harus sudah stabil dan layak,” kata Herson.
Koperasi Merah Putih sendiri dirancang sebagai wadah ekonomi desa yang terintegrasi, mencakup layanan usaha, kesehatan, serta kebutuhan pokok masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal dengan konsep seperti “minimarket nasional” di tingkat desa.
Herson menegaskan, meski banyak kendala di lapangan, proyek ini harus terus berjalan karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
“Koperasi ini nanti akan menjadi pusat ekonomi dan pelayanan masyarakat desa. Kita ingin ke depan, perekonomian di tingkat desa tumbuh, daya beli meningkat, dan desa-desa di Kalteng semakin mandiri,” tuturnya.
Ia juga berharap dukungan aktif dari pemerintah desa agar proses pengadaan lahan dan persiapan pembangunan bisa selesai tepat waktu.
“Harapan kami, dengan adanya koperasi ini, masyarakat desa yang masuk dalam kelompok Desil 1 sampai 5 bisa berkurang. Kita ingin arah pembangunan ekonomi daerah semakin baik,” pungkasnya. ldw
