PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO– Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta untuk lebih bijak dan efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, yang menekankan pentingnya prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab layaknya pengelolaan rumah tangga, di mana pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran.
“Prinsip ini harus diterapkan agar belanja daerah tidak membebani keuangan daerah dan tetap mampu membiayai program-program prioritas pembangunan, terutama dalam hal pelayanan publik,” katanya, Rabu (6/8)
Menurutnya, belanja pemerintah harus diarahkan untuk hal-hal yang benar-benar prioritas, terutama yang menyangkut pelayanan publik. Ia menyoroti pentingnya efisiensi dalam belanja operasional serta menyarankan agar perencanaan anggaran dibuat lebih realistis.
Selain soal pengeluaran, Hatir juga mengingatkan pentingnya meningkatkan pendapatan daerah. Pajak, retribusi, hingga potensi-potensi lokal yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu digarap lebih serius.
Hatir menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam mengawasi setiap penggunaan anggaran. Ia tidak ingin ada kebocoran atau pemborosan dana yang akhirnya menghambat pembangunan daerah.
“Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperkuat agar tidak terjadi kebocoran atau pemborosan,” tegas Hatir.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, Hatir optimistis pembangunan di Palangka Raya bisa berjalan lebih efektif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“APBD merupakan cerminan arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada visi pembangunan yang jelas,” tutupnya. nws
