PALANGKA RAYA – Sektor pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah belum menggembirakan. Masih banyak urusan pendidikan di daerah ini yang perlu perhatian serius untuk memajukannya.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto saat melakukan pertemuan antara Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Pemprov Kalteng yang dipimpin langsung Wagub Kalteng Habib H. Said Ismail di Aula Eka Hapakat Komplek Kantor Gubernur di Palangka Raya, Senin (30/4).
Kunjungan Tim Komisi X DPR RI yang juga berisi anggota DPR RI asal Kalteng Asdy Narang dan H. Iwan Kurniawan ke bumi Tambun Bungai ini, untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah dan untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas dan fungsi Komisi X DPR RI.
Djoko Udjianto juga menjelaskan bahwa dalam bidang pendidikan saat ini, belum menunjukan pada tanda-tanda yang mengembirakan. Berbagai masalah sepanjang 2017 dan awal 2018 yaitu, masalah karakter, guru, kurikulum, dan sarana prasarana.
“Masalah karakter, merupakan permasalahan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan persoalan guru, utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan hak guru. Untuk persoalan kurikulum, begitu banyak materi muatan yang harus diajarkan kepada anak didik,” katanya.
Sementara untuk persoalan saran dan parasarana juga menyedihkan, karena dari 1,8 juta ruang kelas, hanya 470 ribu ruang kelas dalam kondisi baik atau hanya 26 persen saja dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan.
“Urusan bidang Pendidikan di Provinsi Kalteng juga belum menggembirakan. Menurut Neraca Pendidikan Daerah yang disusun oleh Kemendikbud, diperoleh informasi, jumah siswa SD 296.057, jumlah guru 21.149, jumlah ruang kelas 15.166, jumlah sekolah 2.600, Rombel siswa 1 banding 17, guru banding siswa 1 banding 14,” ungkapnya.
Sedangkan Kualifikasi guru yaitu, D4 sebanyak 21,8 persen dan lebih dari D4 adalah 78,2 persen. Ruang kelas yang baik sebanyak 3.827, yang rusak 10.620, rusak berat 719. “Begitu juga dengan SMP, SMA dan SMK, kira-kira potretnya kurang lebih sama,” ujarnya.
Memperhatikan hal tersebut, tambahnya, sehingga pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius, seksama, dan kesadaran dari semua pihak dalam memajukan sektor pendidikan.
Sementara Wagub Kalteng Habib H. Said Ismail mengatakan, menghadapi persaingan di era global, terutama saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga kita semua dituntut untuk terus berinovasi, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas di segala bidang.
Agar daya saing daerah meningkat, mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih baik, efektif dan efisien, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, maka sangat ditentukan oleh kualitas SDM sebagi pelakunay.
“Karena itu, Pemprov Kalteng memandang sangat penting percepatan dan pembangunan bidang pendidikan dalam mewujudkan Kalteng bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis (Berkah),” ujarnya.
Untuk mempercepat capaian tersebut, pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada lima prioritas yaitu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan pelayanan pendidikan di daerah pedalaman dan terpencil, peningkatan krakter peserta didik berbasis kearifan lokal, dan pendukungan beasiswa pendidikan kepada lulusan SMA, MA, SMK untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng dan instansi terkait lainya menanyakan, menyampaikan sejumlah kendala, dan memohon dukungan antara lain, tentang pemanfaatan dana 20 persen untuk pendidikan, kebijakan Menristekdikti tentang tugas belajar yang tidak memperbolehkan jaraknya lebih dari 60 Km.
Tentang kelembagaan dengan adanya pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang pendidikan, terkait Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), dan sebagainya.dkw
