PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kalimantan Tengah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal.
Hal tersebut disampaikannya dalam program Kalteng Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui Zoom dan kanal YouTube RRI Kalteng, Rabu (22/1). Acara ini dipandu oleh presenter Sabella Indah Sari dan menghadirkan narasumber lain, Kepala Sekolah SMA Garuda Yusran.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp485 miliar dalam APBD 2025 untuk mendukung program ini. Anggaran tersebut mencakup berbagai program pendidikan, di antaranya makan bergizi gratis, sekolah gratis, dan kuliah gratis. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar khusus dialokasikan untuk Program MBG.
Meski demikian, pelaksanaan program ini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. “Kita masih berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis pelaksanaan, termasuk apakah anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan SPPG baru, jasa katering, atau hal lainnya,” ujar Reza.
Ia menjelaskan, beberapa wilayah seperti Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas telah memulai perencanaan pembangunan Sentra Pangan dan Gizi (SPPG).
“Dengan juknis yang jelas, program ini diharapkan bisa berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Reza menegaskan, hingga saat ini, pelaksanaan kegiatan MBG dilakukan oleh BGN melalui SPPG yang tersebar di kabupaten/kota. Salah satu SPPG yang sudah berjalan adalah SPPG Bukit Kenanga. SPPG ini melayani 3.039 siswa dari tiga TK/RA, sembilan SD, dua SMP, dan dua SMA di wilayah tersebut.
Dinas Pendidikan sendiri terlibat dalam penyiapan calon penerima manfaat, seperti menentukan sekolah-sekolah yang berdekatan dengan SPPG. Namun, kapasitas satu SPPG yang hanya mampu menampung 3.000–4.000 siswa menjadi tantangan tersendiri.
“Misalnya, SMA Negeri 5 (SMA 5 Plus) memiliki lebih dari 1.000 siswa, dan mereka belum terakomodasi dalam skema SPPG yang ada. Untuk itu, kami sudah mengusulkan pembangunan SPPG baru ke BGN. Namun, realisasinya masih menunggu kolaborasi lebih lanjut antara SPPG dan BGN,” ungkap Reza.
Ia pun berharap agar sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi semakin kuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi pendidikan serta gizi anak-anak di Kalimantan Tengah,” tutupnya. ldw
