PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menunggu arahan lebih lanjut, terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, anggaran daerah untuk program tersebut lebih baik dialihkan ke perbaikan sekolah.
Sebelumnya diketahui, Pemprov Kalteng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk mendukung program MBG. Namun, pelaksanaan program itu masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Sebelum adanya arahan, program MBG tidak boleh menggunakan dana Pemda, Pempov Kalteng sudah menyediakan anggaran Rp70 Miliar.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng Syahfiri menjelaskan, kewenangan Pemprov Kalteng dalam program itu mencakup jenjang pendidikan SMA, SMK dan SLB.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah masing-masing juga turut menyiapkan anggaran tersendiri.
“Kewenangan kita itu SMA, SMK, PAUD dan SLB. Kalau kabupaten/kota, mereka juga menyiapkan anggaran sendiri,” ujar Syahfiri, kepada Tabengan, Senin (13/1).
Menurutnya, alokasi dana sebesar Rp70 miliar yang telah disiapkan Pemprov Kalteng berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, Pemprov masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pembiayaan, apakah akan ada sistem pembagian anggaran atau kebijakan lain.
Namun dengan adanya arahan tidak boleh menggunakan dana Pemda, maka pendanaan sepenuhnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau tidak menggunakan dana dari pemda, maka akan didanai APBN. Untuk selanjutnya, kita masih menunggu arahan pimpinan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto, diputuskan, program MBG akan dikelola secara sentralistis oleh Badan Pangan Nasional (BGN).
Presiden juga menginstruksikan agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan pemda untuk program itu, dialihkan ke sektor pendidikan, terutama untuk perbaikan sekolah dan fasilitasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah ingin daerah lebih memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah dari pada sekadar membangun dapur untuk program MBG.
“Kita tidak ingin daerah fokus membuat dapur, tetapi sekolahnya masih ada yang bocor. Bapak Presiden juga menginginkan toilet sekolah harus bagus,” kata Tito.
Tito juga menyebutkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana, untuk memastikan pemda tetap bisa berperan dalam program itu, termasuk dalam menyiapkan Sumber Pangan Program Gizi (SPPG) serta berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ldw
