SAMPIT/TABENGAN.CO.ID– Fraksi PAN di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti defisit anggaran yang terjadi pada perubahan rancangan APBD Kotim tahun 2025. Diketahui, defisit yang terjadi sebelum perubahan sebesar Rp68.118.485.900, kemudian setelah perubahan menjadi sebesar Rp164.028.826.700.
Ketua Fraksi PAN Dadang Siswanto mengatakan, pihaknya berharap dengan defisit anggaran tersebut tetap bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan anggaran seefisien dan seefektif mungkin.
“Lagi-lagi kita mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran kondisi yang harus diatasi dengan serius. Mengatasi defisit anggaran sedini mungkin dapat mencegah masalah yang lebih besar di masa depan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, penting untuk merencanakan keuangan secara seksama dan mengelola anggaran dengan baik. Salah satu tantangan terbesar dalam penyusunan APBD 2025 adalah bagaimana menekan defisit anggaran tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
Defisit yang tinggi dapat meningkatkan risiko fiskal, sementara kebijakan penghematan yang terlalu ketat berpotensi menghambat investasi dan konsumsi domestik.
Fraksi PAN, kata Dadang, memberikan sejumlah rekomendasi utuk menekan tingginya angka defisit anggaran, di antaranya dengan melakukan optimalisasi penerimaan daerah dengan cara peningkatan basis pajak melalui digitalisasi perpajakan dan insentif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.
“Serta menambah sumber penerimaan, misalnya dari pajak digital dan retribusi sektor informal. Kemudian Peningkatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dengan cara menoptimalisasi pendapatan dari sektor sumber daya alam, layanan daeah, dan dividen BUMD,” sarannya.
Kemudian langkah lainnya, melakukan efisiensi dan prioritas belanja daerah dengan cara memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur dan pendidikan dan efisiensi belanja operasional dengan mengurangi belanja operasional yang tidak produktif dan mendorong penggunaan teknologi dalam administrasi pemerintahan daerah.
Selain itu, peningkatan kualitas program sosial, menargetkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran untuk mengurangi beban anggaran daerah. Di samping itu juga memberikan dukungan bagi UMKM dan investasi, yaitu dengan memberikan insentif bagi sektor usaha kecil dan menengah agar tetap tumbuh dan berkontribusi terhadap perekonomian dan peningkatan daya saing industri dengan cara mendorong hilirisasi industri dan ekspor guna meningkatkan penerimaan daerah.
“Kemudian memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas lapangan kerja,” ucapnya. c-may
