MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Dr Ribka Haluk meminta agar praktik politik uang tidak terjadi lagi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Barito Utara (Barut) yang akan digelar 6 Agustus mendatang.
Hal itu disampaikannya saat meninjau persiapan PSU Kabupaten Barut, Jumat (18/7). Menurut Ribka, ongkos politik dalam Pilkada sangat tinggi dan melibatkan para pemilik modal. Hal ini yang menjadikan pesta demokrasi tidak jujur dan rawan terjadinya politik uang.
“Karena biaya politik yang tinggi dan adanya politik uang maka sudah jelas akan berdampak pada APBD kita. Kasihan kan. Karena tidak mungkin kepala daerah terpilih dengan politik uang tidak kembalikan modal, balas jasa para pemilik modal dan lain sebagainya. Semuanya yang kena dampaknya adalah masyarakat,” kata tokoh wanita Papua itu.
Untuk mencegah terjadinya politik uang, Ribka meminta kepada pihak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barut untuk melakukan secara masif melakukan pengawasan dan juga pencegahan.
“Edukasi ke masyarakat tentang akibat buruk dari politik uang harus gencar dilakukan. Kalau masyarakat sadar bahwa politik uang itu tidak baik, maka secara otomatis mereka akan menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Itu demokrasi yang kita harapkan bersama,” tegasnya.
Selain tentang politik uang, Ribka juga meminta Bawaslu Barut untuk selalu melakukan penanganan masalah Pemilu secara hati-hati dan bisa menyelesaikan pada setiap tahapan.
“Kalau ada masalah yang bisa diselesaikan langsung di lapangan ya selesaikan. Jangan menumpuk dan tiba-tiba dibawa ke MK nanti. Harus kerja keras,” pintanya.
Lebih lanjut, mantan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah itu meminta agar semua pihak terkait baik itu KPU, Bawaslu, TNI, Polri serta pihak terkait lainnya untuk bisa menyukseskan PSU Pilkada Barut nantinya.
“Pilkada yang damai, aman, sukses, jurdil adalah harapan kita semua. Untuk itu semua pihak harus sama-sama berkomitmen dan bekerja sama untuk sukseskan PSU ini. Kita harapkan setelah ini tidak ada PSU lagi ya,” tegasnya.
Saat ditanya terkait hasil peninjauan pelaksanaan PSU di Barut, birokrat tulen asal Papua itu mengatakan, dari sejumlah pemaparan baik dari KPU, Bawaslu dan kepolisian, pihaknya optimis PSU di Barut sudah berjalan dengan baik.
“Sampai saat ini kalau kita melihat hasil pemaparan dari KPU, Bawaslu dan Polri semuanya sudah mantap. Harapannya semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.
Pantauan Tabengan, dalam rapat tersebut Ribka didampingi oleh Pj Bupati Barut Indra Gunawan, Sekda Barut Muhlis, pejabat dari Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah pejabat OPD terkait, pihak kepolisian dan juga Ketua KPU Barut Siska Dewi Lestari serta Ketua Bawaslu Adam Syahbubakar Parawansa. c-old
