PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Puluhan massa dari Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalteng, Senin (4/8) pagi, sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat ke wilayah Kalteng.
Dengan membawa berbagai spanduk dan poster yang bertuliskan “Menolak Keras dan Menghentikan Program Transmigrasi di Kalteng”, mereka menilai program transmigrasi akan menimbulkan ketimpangan sosial dan berpotensi memicu konflik horizontal di kemudian hari.
Wakil Ketua I ADB Kalteng Chornelis dalam orasinya menyampaikan kekhawatiran mendalam atas dampak sosial dari kebijakan transmigrasi. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Dayak secara tegas menolak program tersebut.
“Kami sangat menolak program transmigrasi ini. Apakah pemerintah bisa menjamin keselamatan para transmigran yang dikirim ke sini. Kalau orang Dayak sudah menolak, jangan dipaksakan. Karena itu bisa berdampak pada kondisi keamanan dan kenyamanan warga pendatang itu sendiri,” tegas Chornelis dalam orasinya.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam prioritas pembangunan antara warga lokal dan pendatang. Menurutnya, transmigrasi hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara masyarakat asli Kalteng masih banyak yang hidup dalam keterbatasan.
“Transmigrasi ini kan kebanyakan untuk penduduk miskin dari luar daerah, yang tidak punya pekerjaan dan lahan. Mereka datang ke sini malah diberi rumah dan fasilitas. Kalau memang pemerintah mau jalankan rencana seperti itu, sejahterakan dulu warga asli Kalteng, baru datangkan transmigran,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Aksi damai ini disambut oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Herson B Aden. Ia mengapresiasi aksi yang berlangsung damai dan menyatakan aspirasi yang disampaikan akan ditampung untuk menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Ini adalah tuntutan dari hati nurani masyarakat. Kami tentu akan menampung dan menyikapi semua aspirasi yang disampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua masukan akan kami akomodasi untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Herson saat menemui massa aksi.
Sebagai bentuk respons atas aksi tersebut, Herson mengundang perwakilan dari massa aksi untuk berdiskusi langsung di dalam ruang Kantor Gubernur. Diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi bersama atas kekhawatiran yang disampaikan oleh masyarakat. dte
