+Kekurangan Stok Obat di Puskesmas, Pemda Didesak Segera Ambil Tindakan
PANGKALAN BUN/TABENGAN.CO.ID– Keterbatasan pasokan obat hipertensi di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, mulai dikeluhkan masyarakat sejak beberapa pekan terakhir. Kondisi ini menyebabkan Pasien dengan tekanan darah tinggi kronis atau Hipertensi yang seharusnya mendapatkan obat gratis melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli obat di apotek swasta.
Situasi tersebut terutama membebani pasien dari keluarga kurang mampu yang mengandalkan pelayanan kesehatan primer sebagai tumpuan pengobatan rutin.
Dana Kapitasi JKN Jadi Sorotan
Kepala Puskesmas, yang meminta agar identitas lengkapnya tidak dipublikasikan, membenarkan adanya defisit pasokan obat-obatan tertentu, termasuk anti-hipertensi.
“Pengadaan obat di Puskesmas sangat bergantung pada Dana Kapitasi JKN. Meskipun alokasi dana untuk fasilitas kesehatan sudah ditentukan, realisasinya kadang terhambat atau tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pasien kronis. Jumlah pasien hipertensi dan diabetes terus naik, sementara serapan anggaran harus mengikuti aturan ketat,” jelasnya.
Variasi pagu dan realisasi Dana Kapitasi JKN dari tahun ke tahun, serta mekanisme Kapitasi Berbasis Kinerja Pelayanan (KBKP), turut memengaruhi besaran dana yang diterima setiap Puskesmas. Faktor tersebut kemudian berdampak langsung pada ketersediaan obat esensial.
Risiko Putus Obat Hipertensi
Bapak Rasyid (58), warga Kecamatan Arut Selatan, mengaku sudah dua kali pulang dari Puskesmas tanpa membawa obat hipertensi yang selalu ia konsumsi.
“Obatnya kosong terus. Saya disarankan beli sendiri. Satu strip Amlodipin harganya Rp 15 ribu, dan dalam sebulan saya bisa habis tiga sampai empat strip. Bagi kami, itu besar,” ujarnya.
Ia khawatir jika pengobatan terputus, tekanan darahnya dapat melonjak dan berpotensi memicu komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung stau bahkan gagal ginjal.”
Hipertensi merupakan salah satu Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan prevalensi tinggi yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan teratur. Kalo tidak hati – hati dan segera ditangani, sama saja membiarkan Hipertensi menjadi Pembunuh Senyap yang bisa datang kapan saja.
Ketika Puskesmas, yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan primer dan menyediakan obat gratis, justru kehabisan stok karena alasan anggaran, kita harus bertanya: Apa yang salah dengan manajemen prioritas daerah kita?
DPRD Minta Pemda Bertindak Cepat
Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dari Komisi Kesehatan, mendesak Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan penyaluran anggaran obat.
“Kami tahu ada Dana Kapitasi, ada juga anggaran APBD. Kedua sumber ini harus dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan obat esensial. Pasien tidak boleh menanggung beban tambahan. Kami meminta Pemda segera menyediakan dana talangan agar obat-obatan kronis, terutama untuk hipertensi, bisa segera tersedia di seluruh Puskesmas,” tegasnya.***
