PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih pengakuan nasional atas komitmennya dalam menjamin perlindungan kesehatan masyarakat melalui layanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemprov Kalteng berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya dalam ajang yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1). Penghargaan diterima Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suyuti Syamsul, yang hadir mewakili Gubernur H Agustiar Sabran. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.
Selain Pemprov, ada sembilan Pemerintah Kabupaten di Kalteng yang juga menerima penghargaan UHC Award 2026. Antara lain, Bupati Murung Raya dan Bupati Barito Selatan untuk kategori Utama. Kemudian Bupati Barito Timur, Bupati Seruyan, Bupati Barito Utara, Bupati Gunung Mas, Bupati Sukamara, Bupati Kotawaringin Timur dan Bupati Lamandau masing-masing meraih penghargaan UHC Award kategori Madya.
Kadinkes Kalteng Suyuti Syamsul menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng.
“Penghargaan ini adalah hasil kolaborasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk,” ujar Suyuti Syamsul.
Ia menjelaskan, hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalteng telah mencapai 100,18 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk, termasuk bayi yang baru lahir, telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Dari total kepesertaan tersebut, tingkat keaktifan peserta JKN di Kalimantan Tengah mencapai 85,24 persen, sehingga memenuhi syarat penilaian UHC Award kategori Madya,” jelasnya.
Lebih lanjut Suyuti mengungkapkan, dalam pelaksanaan Program JKN, Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Pemerintah Pusat berbagi tanggung jawab pembiayaan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 603.075 jiwa. Selain itu, pemerintah provinsi juga menanggung secara mandiri iuran peserta PBI dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan total 48.631 jiwa.
“Kategori Madya ini bukan hal yang mudah untuk diraih karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun pemerintah daerah. Namun, hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap capaian Universal Health Coverage di daerah terus ditingkatkan.
“Tahun depan, daerah dengan kategori Madya harus naik menjadi Utama. Sedangkan daerah yang sudah Utama diharapkan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” tegas Muhaimin.
Senada dengan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, dan melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.
“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” ujarnya.
Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025.
Penyelenggaraan UHC Award 2026 ini juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat di semua usia. ldw/ist
