PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyampaikan, pengawasan terhadap Undang-Undang Desa, khususnya menyangkut ragam masalah Koperasi Desa Merah Putih direkomendasikan menjadi atensi Komite I DPD RI pada masa sidang berikut. Ini tak lain hasil kompilasi temuan Sub Wilayah Timur I DPD RI yang terdiri dari seluruh provinsi di Kalimantan plus, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.
”Itu merupakan hasil Sidang Paripurna yang digelar pada Jumat (13/3/2026). Aspirasi yang saya terima terkait temuan masalah dan harapan dari perangkat desa hingga pengelola koperasi, telah dirangkum dalam laporan pada sidang paripurna dan berikutnya akan menjadi bahan diskusi dalam rangka mencari solusi bersama menteri terkait,” kata Teras dalam rilisnya, Sabtu (14/3/2026).
Selain soal tantangan koperasi yang menyerap alokasi anggaran Dana Desa dan meresahkan perangkat desa akan kemampuan mereka dalam membangun dan melaksanakannya karena anggaran yang menyusut, pihaknya juga melihat tantangan dalam pengelolaan koperasi yang tidak mudah.
Terlebih dalam menghadirkan sumber daya profesional dengan kemampuan manajerial yang baik serta dapat menghadirkan tata kelola dan inovasi. Teras berharap, pemerintah pusat tidak hanya akan mengejar target berdiri gedung koperasi, tapi juga menyiapkan talenta sumber daya manusia yang memadai, sebagai kunci sukses pengoperasiannya.
Menurut Teras, pihak pemerintah daerah juga perlu membangun koordinasi serta diskusi lintas pemangku kepentingan, untuk mendalami proyek pusat ini. Memastikan seluruh elemen daerah, termasuk pegiat koperasi lokal atau Credit Union, asosiasi perangkat desa, ekonom, hingga akademisi, dapat membedah program ini. Menajamkan arah tujuannya dan menemukan solusi komprehensif untuk setiap tantangan yang ada.
Terlampir juga rangkuman temuan lain dalam pengawasan pada masa reses yang lalu dalam link berikut: https://short-url.org/1qRVy
”Meski rekomendasi prioritas terkait koperasi, namun saya harap semua kita bersama mengawal setiap temuan masalah yang ada untuk diberi atensi serta solusi oleh pemerintah pusat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” kata Gubernur Kalteng dua periode 2005-2015 tersebut. hil/red
