PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 hingga kini masih abu-abu karena berada di “ruang tunggu” kebijakan pemerintah pusat. Meski wacana rekrutmen sempat ramai diperbincangkan, kepastian jadwal dan jumlah formasi belum juga diumumkan.
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih melakukan pemetaan kebutuhan aparatur serta menyusun skala prioritas, sehingga jadwal resmi seleksi belum dapat diumumkan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya tidak tinggal diam. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), langkah awal mulai disiapkan dengan menyusun kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Palangka Raya Fauzi Rahman menegaskan, kebijakan rekrutmen CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pemetaan kebutuhan pegawai sebagai bentuk kesiapan daerah.
“CPNS itu kan kita menunggu arahan dari pusat, karena memang harus dibuka dari sana. Tapi sekarang kami mulai menyusun kebutuhan PNS kita di kota,” katanya, Jumat (27/3).
Menurutnya, penyusunan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah serta jenis formasi yang diperlukan, meskipun belum bisa diajukan secara resmi. Selain kebutuhan pegawai, aspek kemampuan keuangan daerah juga menjadi perhatian utama.
“Perlu juga melihat kemampuan kita untuk membayar gajinya nanti. Kalau dibebankan ke daerah tentu harus dihitung, tapi kalau pusat yang mengalokasikan, kita siap saja,” jelasnya.
Fauzi menambahkan, hingga saat ini pemerintah pusat masih memprioritaskan formasi tenaga guru dan tenaga kesehatan dalam pengadaan ASN. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang harus terus diperkuat.
“Yang prioritas itu tenaga guru dan kesehatan,” sebutnya. Meski begitu, Pemko Palangka Raya juga mulai melirik sektor lain yang dinilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perencanaan ini diharapkan mampu menghadirkan komposisi ASN yang tidak hanya mendukung layanan publik, tetapi juga pembangunan ekonomi.
Sementara di tingkat nasional, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti pelaksanaan CPNS 2026. Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi terkait pembukaan pendaftaran.
Dengan kondisi tersebut, Pemko Palangka Raya memilih mengambil langkah antisipatif dengan menyiapkan kebutuhan sejak dini, sambil menunggu “lampu hijau” dari pemerintah pusat. nws/red
