PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengungkapkan, kemampuan diplomasi politik pemerintah di tengah konflik Timur Tengah dalam kondisi pembatasan lalu lintas kapal angkut minyak di Selat Hormuz, tengah diuji. Terlebih konflik belum menunjukkan adanya perbaikan situasi dan tampak antara pihak bertikai masih saling menyerang satu sama lain.
“Negara-negara di dunia makin banyak yang was-was. Semua terdampak situasi perang, karena bagaimana pun perekonomian dunia bergantung pada energi yang sekitar 20 persen berasal dari jalur Selat Hormuz,” ujar Teras dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).
Disebutkan Teras, kebutuhan Indonesia atas minyak mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi dalam negeri hanya sekitar 700 ribu barel per hari. Barel adalah satuan ukuran minyak mentah yang setara dengan 159 liter. Artinya, data ini menunjukkan kita sendiri masih sangat tergantung pada minyak yang didatangkan lewat impor.
Presiden Prabowo menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, telah memberi perintah mencari sumber minyak alternatif dari berbagai negara setelah Iran tak juga memberi ruang kapal tanker kita melintasi selat Hormuz. Artinya, ada diplomasi yang tampaknya tidak berjalan optimal, mengingat Malaysia sendiri telah diperkenankan melintas membawa minyak mereka.
Teras mengatakan, saat ini banyak negara mulai bersiap dengan segala kemungkinan. Filipina telah menyatakan Darurat Energi Nasional dan banyak pekerja, menurut laporan media mulai berjalan kaki menuju kantor mereka. Vietnam melakukan penyesuaian atas pajak lingkungan untuk pesawat, agar tidak terlalu membebani transportasi publik mereka. Pemerintah Indonesia pun sedang melakukan kajian dan antisipasi termasuk mewacanakan kerja Work From Home di tengah kondisi ini.
“Bagaimana masyarakat mesti memaknai situasi ini? Saya harap kita juga perlu mulai melakukan efisiensi penggunaan aktivitas berkendara, paling tidak sementara waktu. Memastikan kebutuhan perjalanan kita memiliki tujuan yang mendesak. Semangat hemat energi, termasuk dalam penggunaan listrik hingga LPG. LPG sendiri yang kebutuhan nasional kita mencapai 10 juta ton per tahun dengan impor mencapai sekitar 70 persen lebih,” katanya.
Selain itu, imbuh mantan Gubernur Kalteng dua periode, hindari pula pengeluaran yang tidak perlu dan panic buying atau belanja berlebih karena desas-desus tak jelas. Bangun budaya belanja secara bijaksana dan hemat energi untuk kebutuhan seperlunya.
Teras mengajak semua ikut bergotong royong menghadapi tantangan krisis energi global ini, dan mendorong pemerintah untuk mampu mengelola keuangan negara dan melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dampaknya. Sejauh ini pemerintah menyebut kondisi baik baik saja, namun tentu konflik Timur Tengah yang berkepanjangan dapat menekan ketahanan energi nasional kita.
Pemerintah daerah juga diharapkan lebih cermat, kolaboratif, dan inovatif, dalam situasi efisiensi ganda pascaperang Amerika dan Iran. Inovasi dalam pengelolaan keuangan, termasuk efisiensi dalam hal pengeluaran serta optimalisasi sumber pendapatan baru yang tidak membebani rakyat, sangat diharapkan di tengah tekanan fiskal yang tak mudah.
“Melakukan beragam langkah antisipasi cermat, termasuk dalam hal pengendalian inflasi. Dengan semangat Huma Betang, mewujud dalam tata kelola keuangan yang tepat sasaran guna menjawab kebutuhan dasar masyarakat, diharapkan kita mampu melewati situasi krisis ini,” katanya.
Anggota DPD RI asal Kalteng ini percaya, kita sebagai bangsa dan masyarakat daerah di Kalteng, akan mampu menghadapi tantangan ekonomi imbas krisis energi yang dipicu konflik Timur Tengah ini. Situasi krisis ini diharapkan juga meningkatkan kesadaran pelayanan publik yang lebih baik, sehingga birokrasi kita terlatih untuk menempatkan program prioritas dengan cermat dan tepat bagi sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat.
“Bersama kita tingkatkan kesadaran, keamanan, dan ketahanan sosial menghadapi situasi krisis energi dunia yang terjadi saat ini. Membangun persatuan nasional, sembari tetap mengawal pemerintah agar bekerja dengan baik dan benar demi keselamatan seluruh rakyat. Sebagaimana adagium Cicero yang menyebut keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi: Salus populi suprema lex esto. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya. hil/red
