PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Terjadi dinamika politik internal dan perpecahan (kisruh) di tubuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Tengah. Situasi memanas seiring munculnya dua agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) berbeda yang membelah struktur kepengurusan untuk periode 2026–2031.
Berikut adalah gambaran dari kedua kubu yang bermanuver berdasarkan perkembangan informasi terbaru pada akhir Maret 2026:
- Muswil X di Palangka Raya (Kubu Faturahman Ruslan)
- Waktu Pelaksanaan: Februari 2026.
- Hasil Utama: Menetapkan Faturahman Ruslan sebagai Ketua DPW PPP Kalteng periode 2026–2031.
- Klaim Legitimasi: Kubu ini menyatakan bahwa rangkaian acara Muswil X di ibu kota Kalteng tersebut berjalan murni sesuai dengan aturan main dan mekanisme partai. Pihak formatur diklaim telah melewati dinamika kepartaian dan secara resmi mencapai kesepakatan untuk membentuk struktur pengurus baru.
- Muswil Tandingan di Kuala Lumpur (Kubu Awaludin Noor)
- Waktu Pelaksanaan: Akhir Maret 2026.
- Tokoh Sentral: Diinisiasi oleh Awaludin Noor, tokoh senior yang sebelumnya telah memegang jabatan sebagai Ketua DPW PPP Kalteng selama satu dekade (10 tahun).
- Konteks & Narasi: Pertemuan yang digelar secara khusus di Kuala Lumpur, Malaysia, ini muncul sebagai respons tak lama setelah Faturahman Ruslan terpilih di Palangka Raya. Meskipun secara politis ini diidentifikasi sebagai manuver “Muswil Tandingan” akibat konflik faksi, narasi dari pihak internal Awaludin Noor menyebutkan bahwa acara ini adalah momentum soft landing (pendaratan mulus) baginya untuk mengakhiri masa jabatan secara terhormat setelah 10 tahun mengabdi.
Arah Konflik Politik
Perpecahan ini secara nyata memperlihatkan adanya tarik-menarik dominasi antara loyalis kepengurusan era Awaludin Noor yang mengonsolidasikan barisan melalui pertemuan di luar negeri, berhadapan langsung dengan hasil formatur kepengurusan baru di Palangka Raya yang dipimpin oleh Faturahman Ruslan.
Seperti umumnya sengketa internal kepartaian (dualisme kepemimpinan), legitimasi absolut kedepannya akan sangat bergantung pada kubu mana yang pada akhirnya berhasil mendapatkan pengesahan dan Surat Keputusan (SK) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Jakarta.
Dinamika dan dualisme di tingkat elit pusat ini secara otomatis memberikan gelombang ketegangan hingga ke jajaran pengurus wilayah (DPW) dan cabang (DPC), termasuk di Kalimantan Tengah.
Rekonsiliasi dan Konsolidasi PPP Kalteng (Akhir 2025 – 2026)
- Terbitnya SK Kemenkum Baru (Oktober 2025): Konflik kepengurusan resmi berakhir setelah Menteri Hukum menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang menyatukan kedua kubu. Dalam struktur kompromi tersebut, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sementara Agus Suparmanto menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.
- Konsolidasi Daerah (Februari 2026): Merespons penyatuan di pusat, DPW PPP Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Awaludin Noor langsung merapatkan barisan. Pada awal Februari 2026, pengurus dan kader PPP se-Kalteng telah berkumpul dan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Palangka Raya. Pertemuan ini menjadi penegas bahwa faksi-faksi di daerah telah melebur, memperkuat soliditas partai, serta menyatukan suara untuk agenda politik dan pemerintahan ke depan.
Apakah ada figur politisi lokal atau dinamika spesifik di internal DPC tingkat kabupaten/kota di Kalteng yang sedang Anda pantau pergerakannya?
Muswil di Palangka Raya Vs Muswil di Kuala Lumpur
Gejolak internal menyelimuti DPW PPP Kalteng. Situasi memanas setelah munculnya dua pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X yang dilakukan di lokasi berbeda: satu di ibu kota provinsi, Palangka Raya, dan satu lagi di Kuala Lumpur, Malaysia.
Kisruh ini bermula dari perbedaan pandangan mengenai legitimasi kepengurusan. Di satu sisi, kelompok yang didukung oleh sejumlah pengurus DPC melaksanakan Muswil di Palangka Raya pada pertengahan Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Faturahman Ruslan terpilih sebagai nakhoda baru untuk periode 2026-2031, dengan misi melakukan penyegaran organisasi dan menargetkan satu fraksi penuh di DPRD Provinsi pada Pemilu 2029.
Namun, langkah ini tampaknya tidak diakui oleh kubu petahana atau kelompok lain yang beraliansi dengan struktur tertentu. Sebagai bentuk perlawanan atau “balasan”, sebuah Muswil tandingan kemudian digelar di Cosmo Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (29/3/2026).
Muswil di Malaysia ini mengklaim diri sebagai agenda resmi yang berjalan sukses dan telah menghasilkan lima orang formatur untuk menyusun kepengurusan baru.
Ketua Pantia Muswil X PPP Kalteng, Yedi Samsudin menjelaskan, pelaksanaan Muswil X PPP Kalteng tidak ada larangan digelar di luar negeri. Kendati demikain, pelaksanaannya berdasarkan pada hasil rakor pada 4 Februari 2026, yang saat itu dihadiri Faturahman Ruslan.
Mekanisme Muswil X PPP Kalteng yang dilaksanakan itu, lanjut Yedi, dihadiri Wakil Bendahara Umum DPP PPP, bersama dengan 8 DPC PPP, dan 2 DPC PPP secara daring.
Yedi melanjutkan, kepengurusan itu dinyatakan sah atau tidak, itu tergantung dari SK yang diterbitkan nantinya, yakni terdapat tanda tangan Ketua Umum (Ketum) PPP, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, yang diatur dalam UU tentang Pemilu.
“Terpilihnya saudara Faturahman Ruslan sebagai Ketua DPW PPP Kalteng, itu menjadi tanda tanya juga. Kenapa prosesi pelaksanaannya tidak terbuka. Tidak ada bendera PPP yang dipasang. Tidak ada pemberitahuan, sehingga kita tidak bisa memberikan tanggapan keberatan atas pelaksanaan Muswil tersebut,” kata Yedi.
Menurutnya, landasan pelaksanaan Muswil versi Faturahman Ruslan juga patut menjadi pertanyaan. Demikian pula dengan SK yang dimiliki, karena hanya ditanda tangani oleh Ketum dan Wasekjen saja, bukan Sekjen. Hal inilah yang dinilai tidak sah pelaksanaan Muswil versi Faturahman Ruslan.
Yedi juga menjelaskan, perihal status nonanktif para pengurus PPP sebelumnya.
“DPP PPP hanya menunjuk Plt Ketua DPW PPP Kalteng, tidak memberhentikan kami dari kepengurusan. Artinya, kami masih pengurus yang sah, dan berhak untuk melaksanakan Muswil, yang hasilnya terpilihnya Awaludin Noor sebagai Ketua DPW PPP Kalteng,” pungkasnya.rmp/ded/dor
