MUARA TEWEH/TABENGAN.CO.ID – Dua program strategis nasional menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung serius, Rabu (8/4/2026), para wakil rakyat mengupas tuntas pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD setempat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli. Suasana dialog interaktif mewarnai pertemuan yang dihadiri 11 anggota dewan dan 61 undangan dari unsur eksekutif serta instansi terkait.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pusat yang dijalankan di Barito Utara benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Hj Henny di hadapan peserta rapat.
Sejumlah kritik dan masukan konstruktif dilontarkan anggota dewan kepada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Anggota DPRD sepakat, SPPG diminta terus berinovasi dalam penyajian menu agar lebih disukai dan sesuai dengan selera anak-anak.
Tak hanya soal cita rasa, aspek kehalalan juga menjadi perhatian utama. DPRD meminta SPPG Barito Utara untuk segera mengurus sertifikat halal. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi anak-anak.
“Kami ingin semua itu bisa dipenuhi oleh pihak SPPG. Pengawas di lapangan juga harus lebih aktif memastikan distribusi dan kualitas makanan berjalan sesuai standar,” ujar Hj Henny menambahkan.
Sebagai bentuk pengawasan nyata, DPRD berkomitmen untuk melakukan kunjungan langsung ke Dapur SPPG di wilayah Barito Utara dalam waktu dekat. Rombongan dewan akan meninjau langsung proses produksi hingga distribusi makanan.
Untuk program Koperasi Desa Merah Putih, meski rincian teknis masih akan dibahas lebih lanjut, rapat menyepakati satu poin penting: perlunya percepatan sosialisasi dan pendampingan bagi desa-desa di Barito Utara.
DPRD menilai, kesiapan desa menjadi kunci utama agar program koperasi ini bisa berjalan efektif dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban.
“Kami harapkan semua pihak yang hadir hari ini dapat menjalankan rekomendasi yang disepakati. Keputusan RDP ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif,” pungkas Hj Henny.
Rapat yang berlangsung interaktif itu turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Barito Utara, Eveready Noor SE, Kepala Dinas Kesehatan, serta sejumlah perwakilan SPPG. old/dre-red
