PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID-Di saat sejumlah daerah mulai menerapkan kebijakan kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya justru mengambil langkah berbeda. Alih-alih langsung mengikuti kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada Jumat (10/4/2026), Pemko memutuskan menundanya hingga pekan depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Arbert Tombak. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini kebijakan WFA belum diberlakukan. Pemerintah kota masih mematangkan berbagai aspek, terutama terkait regulasi sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.
“Untuk hari ini belum kita berlakukan, semoga saja Jumat depan siap jalan,” ujar Arbert, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, proses penyusunan regulasi masih berlangsung sehingga implementasi WFA belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pemko ingin memastikan seluruh aturan dan mekanisme kerja tersusun dengan jelas agar tidak mengganggu pelayanan publik.
“Sedang dalam proses regulasi, tunggu selesai regulasinya,” tambahnya.
Keputusan penundaan ini sekaligus mengoreksi rencana sebelumnya yang sempat menyebutkan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) akan mulai diterapkan pada pekan ini. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Pemko Palangka Raya memilih langkah hati-hati dalam menerapkan sistem kerja fleksibel.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini menjelaskan, kebijakan WFH memang sempat tidak menjadi prioritas karena kondisi kota yang dinilai masih kondusif. Berbeda dengan kota-kota besar di Pulau Jawa yang menghadapi kemacetan dan jarak tempuh panjang, aktivitas di Palangka Raya dinilai masih berjalan normal tanpa hambatan berarti.
“Bukan tidak mau diterapkan, pada saat itu kita sedang melihat situasi Kota Palangka Raya yang menurut kami belum perlu dilaksanakan. Semua masih berjalan dengan baik,” ungkap Zaini.
Ia menambahkan, kelancaran mobilitas di Palangka Raya menjadi salah satu alasan utama mengapa kebijakan kerja dari rumah belum mendesak untuk diterapkan.
“Di Palangka Raya perjalanan lancar, tidak ada masalah transportasi yang menghambat aktivitas kantor,” ujarnya.
Meski demikian, seiring adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait efisiensi energi, baik penggunaan listrik maupun bahan bakar minyak (BBM), serta mempertimbangkan kondisi global, Pemko akhirnya memutuskan untuk mengadopsi skema kerja fleksibel.
Zaini memastikan, penerapan WFH atau WFA nantinya tidak akan mengurangi target kinerja ASN. Ia optimistis, dengan sistem kerja yang kini semakin terdigitalisasi, berbagai tugas pemerintahan tetap dapat dijalankan secara optimal meski tidak sepenuhnya dilakukan dari kantor.
“Tanpa mengurangi target-target pekerjaan kita, semua sudah mulai terdigitalisasi sehingga pekerjaan dapat dilakukan dari mana saja,” tegasnya.
Kemudian adanya pemberlakukan WFA ini diketahui tidak berlaku bagi layanan publik yang bersifat mendasar, sejumlah sektor vital yang membutuhkan kehadiran fisik tetap diwajibkan beroperasi secara normal demi menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.
Adapun layanan yang wajib tetap berjalan optimal meliputi sektor kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, pelayanan administrasi kependudukan, hingga layanan keamanan dan ketertiban oleh Satpol PP. Selain itu, layanan darurat seperti pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga harus selalu dalam kondisi siaga.
Petugas yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas serta operasional transportasi publik juga tetap menjalankan tugas secara langsung. Hal ini penting untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa hambatan, meskipun kebijakan kerja fleksibel diberlakukan.
Dengan penundaan ini, Pemko Palangka Raya diharapkan dapat menghadirkan kebijakan WFA yang matang, terukur, dan tetap menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. nws/fwa-red
