PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Pemadaman listrik bergilir yang sering dilakukan PT PLN (Persero) belakangan ini, sudah sangat meresahkan masyarakat. Kondisi tersebut juga mengundang reaksi kalangan Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti meminta PLN segera menemukan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meminta menghentikan pemadaman bergilir, terutama mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
“Listrik merupakan kebutuhan masyarakat, jadi memang perawatan tidak bisa kita pungkiri. Tapi, hal tersebut jangan dijadikan alasan pemadaman, kecuali jika bersifat darurat. Force majeure misalnya, seperti tower yang roboh masyarakat bisa memaklumi,” ujar Alfian kepada Tabengan, Jumat (14/12).
Diakui politisi dari Partai Gerindra ini, pemadaman bergilir setiap hari akhir-akhir ini memang sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan pemerintah. Jika manajemen PLN menyatakan perawatan menjadi alasan pemadaman, tentu hal itu harus mendapat penjelasan lebih lanjut.
“PLN sudah memiliki tenaga teknis dan SDM yang andal. Hal seperti ini hampir terjadi setiap tahun pada saat penghujung tahun. Seharusnya berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini tidak perlu terjadi. Seharusnya perawatan dengan teknologi terbaru seperti sekarang, tidak perlu sampai mematikan jaringan listrik setiap hari dan mengganggu aktivitas,” katanya.
Lebih dari itu, PLN juga seharusnya bisa memberikan kompensasi kepada para pelanggan jika pemadaman bergilir terus dilakukan seperti beberapa hari belakangan ini. Sebab, masyarakat bisa mengalami kerugian jika hal ini terus berlanjut.
“Memang kita akui tak semudah itu menyelesaikan permasalahan listrik. Namun, perlu terobosan dan strategi sehingga kita sampai ke level memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dan, tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan,” pungkas Alfian.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor, juga menyayangkan, akhir-akhir ini sering mati lampu tanpa pemberitahuan dari PLN.
“Jika memang terpaksa terjadi pemadaman, seharusnya PLN memberitahukan kepada konsumen,” kata Sugianor, Jumat.
Jika PLN memadamkan listrik tanpa pemberitahuan, maka perusahaan milik negara itu harus memberikan kompensasi kepada pelanggan.
“Ketika pelanggan yang telat membayar dikenakan denda dan yang tidak membayar dicabut, maka seharusnya jika listrik mati terlalu lama mereka memberikan kompensasi, dengan pemotongan biaya listrik misalnya,” kata politisi PKB itu.
Evaluasi Manajemen PLN
Anggota DPRD Kalteng HM Asera merasa geram seringnya terjadi pemadaman listrik di Kalteng dalam beberapa pekan terakhir. Pemadaman yang dilakukan PT PLN (Persero) ini dinilai karena ketidakmampuan manajemen. Bahkan selama ini, pihak manajemen bersifat tertutup dengan pemerintah daerah.
Keluhan masyarakat seringnya terjadi pemadaman yang dilakukan sekarang ini harus segera disikapi oleh jajaran manajemen, terlebih di bulan Desember ini umat Nasrani sedang merayakan Natal. Jangan gara-gara pemadaman ini ibadah masyarakat menjadi terganggu.
Menurut Asera, Kalteng salah satu penghasil batu bara yang merupakan bahan bakar utama menghasilkan listrik, namun wilayah Kalteng selalu terkena dampak negatif dilakukannya pemadaman oleh PT PLN dengan berbagai alasan.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini sangat mendukung adanya desakan dari masyarakat agar manajemen dipanggil untuk dilakukan evaluasi. Apabila PT PLN tidak bisa mengatasi permasalahan pemadaman listrik di Kalteng, alangkah lebih baik apabila manajemen yang ada dievaluasi.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng ini juga berharap, sebelum dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen PT PLN sebagai mitra kerja DPRD Kalteng, masyarakat dan pihak eksekutif, sebaiknya pihak manajemen dalam waktu secepatnya berkoordinasi dengan Pemda untuk mencari solusi keluhan masyarakat ini.
“Ini bagaimana kita mau berkoordinasi, Kepala PLN di sini susah sekali ditemui padahal tujuan kita baik, mau konsultasi bukan minta uang,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, dengan kekayaan SDA yang ada di Kalteng, sebenarnya mampu membangun PLTU sendiri tanpa harus bergantung pada topangan daya PLTU Asam-Asam, asalkan ada koordinasi dan biaya penganggarannya dilakukan secara bertahap.rgb/sgh/ant
