PALANGKA RAYA/tabengan.com – Listrik menjadi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk beraktifitas, baik siang dan malam hari, tetapi berbeda dengan warga yang bermukim di pelosok desa. Mereka masih banyak belum menikmati fasilitas tersebut. Salah-satunya, Desa Cempaka Baru, Kabupaten Seruyan. Sudah 30 tahun desa itu belum teraliri listrik.
Menurut Anggota DPRD Kalteng Syahrudin Durasid, pihaknya telah menekankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui dinas/instansi agar bisa mengurangi jumlah desa yang belum teraliri listrik, sehingga sebagai salah satu solusi, pihak pemerintah akhirnya mengusung program pemasangan listrik tenaga surya.
“Dulu, kami sudah menekankan kepada pemerintah, yang dalam hal ini ditangani langsung Dinas Pertambangan (Distamben), agar bisa mengurangi jumlah desa yang belum teraliri listrik. Salah satu solusinya melalui prograam listrik bertenaga surya, seperti yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas,” kata Syahrudin, saat dibincangi Tabengan, di gedung dewan, Kamis (16/1).
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini mengatakan, apabila terdapat desa yang belum teraliri listrik seperti Desa Cempaka Baru, pihak pemerintah diharapkan bisa menginventarisir agar dipasang aliran Listrik bertenaga surya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga membeberkan, selain perlunya fasilitas listrik dikawasan pelosok, listrik bertenaga surya memiliki satu kelemahan, yaitu kurangnya pemeliharaan pada saat panel selesai dipasang. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Pemerintah membentuk tim khusus untuk melakukan pemeliharaan rutin.
“Sebenarnya pemasangam listrik bertenaga surya merupakan solusi yang baik untuk mengatasi masalah krisis listrik di kawasan pelosok Desa. Tetapi yang jadi masalah adalah kurangnya pemeliharaan dari masyarakat setempat, sehingga agar Listrik bertenaga surya tersebut tidak bermasalah, maka pihak pemerintah perlu membentuk tim khusus yang nantinya melakukan pemeliharaan secara berkala, berhubung akses menuju wilayah pelosok cukup jauh dan memakan waktu,” pungkas anggota Komisi B DPRD Kalteng ini. sgh
