PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi setiap rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam menunjang dan mendukung pembangunan di seluruh pemerintah kabupaten/kota se Kalteng.
Namun tentunya, dalam mendukung seluruh rencana tersebut diperlukan anggaran yang besar. Biaya tersebut juga diharapkan melalui adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sehingga, dalam rangka peningkatan PAD ini diperlukan sinergitas antara Pemprov Kalteng dan seluruh kabupaten/kota yang ada.
“Setiap rencana Pemprov menunjang/mendukung pembangunan di kabupaten/kota kita apresiasi bahkan kita dukung, hanya saja karena PAD Kalteng dianggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalteng masih rendah perlu sinergisitas yang baik dalam mengambil keputusan,” kata Anggota DPRD Kalteng H Muhammad Rizal, saat dibincangi Tabengan, di gedung dewan, Rabu (10/9).
Anggota Komisi D DPRD Kalteng, yang membidangi infrastruktur dan prasarana ini mengatakan, ke depan yang perlu didorong adalah bagaimana kabupaten/kota bersama Pemprov menggali PAD secara terpadu berdasarkan potensi daerahnya.
“Yang perlu didorong sekarang bagaimana kabupaten/kota bersama Pemprov menggali PAD secara terpadu sesuai denga potensi daerah,” harapnya.
Legislator dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, terkait penggunaan dana hibah oleh Pemprov Kalteng untuk membantu pembangunan di kabupaten/kota memerlukan sumber dana yang jelas.
“Penggunaan dana hibah oleh Pemprov untuk membantu pembangunan di Kab/Kota memerlukan sumber dana yang jelas, Pemprov lebih paham soal itu, demikian juga dengan sumber dari corporate social responsibility (CSR) dimana Kalteng sudah ada PERDA tentang CSR,” terang Rizal.
Sementara terkait perhatian Gubernur Kalteng terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Palangka Raya, menurut Rizal itu sangat wajar, karena sebagai tanggungjawab sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dimana kota Palangka Raya harus sebagai barometer pembangunan di Kalteng.
“Perhatian Bapak Gubernur terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya adalah wajar karena tanggung jawab beliau sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah, apalagi Palangka Raya sebagai ibu kota Kalteng yang harus jadi barometer kemajuan pembangunan di Kalteng. Jadi perhatiannya bukan karena adanya wacana Palangka Raya calon Ibu kota RI atau Pusat Pemerintahan, tapi karena rasa prihatin dan tanggung jawab,” pungkasnyanya. sgh
