JAKARTA/tabengan.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot anak buahnya yang tak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).
Jokowi mengingatkan kepada para Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, bahwa aturan yang disampaikan pada 2015 soal pencopotan jabatan yang tak mampu tangani Karhutla masih berlaku.
“Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi 3 atau 4 hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi Karhutla,” kata Jokowi.
Jokowi meminta agar jajaran TNI dan Polri membantu pemerintah daerah, baik Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dalam mengatasi masalah kebakaran hutan. Menurutnya, kerugian yang dialami dari Karhutla ini sangat besar.
Ia menyinggung kerugian akibat Karhutla pada 2015 lalu yang mencapai Rp221 triliun. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta untuk saat ini dan ke depan tak ada lagi yang namanya status siaga darurat Karhutla di sejumlah wilayah.
“Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, udahlah. Ada api sekecil apapun segera selesaikan. Udah,” tuturnya.
Jokowi meminta agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam dalam menangani Karhutla dan melakukan pencegahan. Menurutnya, Pemerintah Pusat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) juga akan membantu.
Mantan Wali Kota Solo itu menekankan agar masalah pencegahan Karhutla menjadi prioritas utama. Jokowi meminta jajarannya rutin melakukan patroli memantau keberadaan titik api di sejumlah wilayah.
“Jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan jangan tunggu sampai membesar,” ujarnya. cn-com
