Masyarakat Tolak Tawaran DPUPR

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar mediasi terhadap pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan jembatan pile slab Bukit Rawi, Rabu (2/10) pagi.

Berlangsung di Gedung Perpustakaan Desa Tanjung Sangalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Pulang Pisau, mediasi berjalan alot setelah masyarakat pemilik lahan tetap bersikeras menginginkan harga Rp100.000/m2. Mereka menolak tawaran DPUPR.

Perwakilan warga, Jonedi, saat dibincangi Tabengan, mengatakan, dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2012 sudah dengan jelas mengatur mengenai ganti rugi ada musyawarah. Bahkan dalam aturan tersebut, kata dia, tim penilai atau appraisal menentukan harga bukan final.

“Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu jelas bukan tali asih, tetapi ganti rugi. Harga yang ditetapkan tim penilai itu bukan final, tetapi sebagai dasar musyawarah untuk menetapkan ganti rugi, bukan final,” tegas Jonedi.

Kalau pemerintah tetap bersikeras bahwa hasil tim appraisal itu adalah harga final, ia menyebutnya ada pelanggaran aturan.

“Kita tetap ingin bermusyawarah dan bernegosiasi, karena kita minta harga sekian itu juga bukan final, kita ingin bermusyawarah. Oke dari penilai Rp29 ribu dan dari kita pemilik tanah Rp100 ribu, tapi bukan final,” tegasnya lagi.

Dikatakan, jika mengacu pada aturan harga ada musyawarah mufakat, kemudian nilai ganti rugi itu dihitung nilai kerugian non fisik dan non fisik plus harga pasar. Sementara tim appraisal hanya menilai harga pasar, artinya hal itu tidak sesuai aturan.

Tidak ada titik temu, mediasi akhirnya dihentikan dan akan dilanjutkan di lain kesempatan. Hadir dalam mediasi tersebut Kepala DPUPR Kalteng Shalahuddin, Tim Appraisal Muhammad Latif dan pihak kepolisian serta Sekretaris Desa.

“Penetapan Rp100.000/m2 oleh masyarakat harus ada dasarnya. Kita berpihak ke masyarakat, sehingga jangan asal sebut. Tim appraisal telah bekerja dan didapatkan harga pasar Rp15.000-Rp20.000/m2 di wilayah tersebut dari harga NJOP hanya Rp1.700,” ucap Shalahuddin usai mediasi.

Dikatakan, dibangunnya jembatan terlebih dulu sebelum pembebasan lahan dikarenakan pembangunan sudah diusulkan sejak 9 tahun lalu. Sejak Gubernur menjabat baru dana bisa didapatkan untuk pembangunan pile slab sepanjang 3,2 kilometer.

“Kita diminta Kementerian PUPR untuk menyelesailan lahannya. Hanya sebagian yang menolak dari 116 orang pemilik lahan,” sebutnya.

Shalahuddin menegaskan hitung-hitungan dari tim appraisal merupakan dasar dari pemerintah untuk membayar. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai setelah pembayaran dilakukan, terdapat permasalahan pidana kelak.

“Pembayaran dilakukan berdasar hasil dari appraisal. Itu ketentuannya. Namun demikian, upaya persuasif tetap kita lakukan kepada pemilik lahan,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhammad Latif selaku tim appraisal, mengungkapkan bahwa penetapan harga Rp29.000/m2 sudah berdasarkan data pasar di lapangan dan informasi masyarakat serta aparat desa. Di wilayah tersebut harga pasar hanya Rp15.000-Rp20.000/m2.

“Harga yang kita tetapkan itu sudah masuk nilai fisik dan non fisik. Sudah di atas pasar dengan nilai penggantian wajar. Kita tidak bisa membandingkan lahan di tempat lain,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika masyarakat memiliki data transaksi Rp100.000/m2, maka sampaikan ke tim appraisal. Data akan diperlihatkan sama-sama dan menentukan kebenaran.

“Kita berpegang pada data. Kita sempat minta data mereka terkait penetapan harga Rp100.000/m2, namun urung dikirimkan. Sedangkan appraisal bekerja berdasarkan SPK dan dibatasi waktu,” ujarnya.

Dari pantauan, tampak sejumlah aparat keamanan dari Polres Pulpis berjaga di lokasi pembangunan pile slab. Bahkan aparat juga memasang spanduk peringatan agar warga tidak melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut. fwa/sgh