PALANGKA RAYA/tabengan.co.id – Kader Partai Golongan Karya (Golkar) Kalimantan Tengah (Kalteng) H Muhammad Rizal berharap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kalteng dipimpin kader senior.
Seperti diketahui, 3-5 Maret 2020 mendatang, Golkar Kalteng akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Ketua DPD periode 2020-2025. Pada Musda tersebut ada 2 nama kader senior Golkar yang dinilai mampu dan punya pengalaman mumpuni untuk membawa Golkar berjaya di Kalteng, di antaranya HM Ruslan AS, yang saat ini masih menjabat Ketua DPD Golkar dan kader senior Golkar yang juga Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak.
“Keduanya kita nilai mampu dan kuat untuk membawa Golkar berjaya di Kalteng. Oleh sebab itu, kita mengharapkan agar kader Golkar di tingkat kabupaten/kota, yang saat ini masih menjabat, untuk bisa memantangkan diri di tingkat DPD II,” kata Rizal, saat dihubungi Tabengan, Minggu (1/3).
Menjelang Musda tersebut, mantan Anggota DPRD Kalteng dua periode jni juga mengingatkan kepada seluruh pengurus dan kader Golkar untuk tetap mematuhi Juklak yang merupakan hasil Rapimnas Golkar di Pusat. Beberapa aturan itu di antaranya meliputi pendidikan calon Ketua DPD serta harus berdomisili di Palangka Raya atau ibu kota provinsi.
“Itu aturan yang tercantum dalam Juklak dan kita minta itu dipatuhi,” harap Rizal.
Sementara terkait rekomendasi untuk bakal calon (balon) Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilgub mendatang, Rizal mengatakan, 80 persen kemungkinan jatuh kepada petahana dan sekarang ini tinggal menunggu berbagai proses dan mekanisme partai.
“Jadi siapapun yang terpilih menjadi Ketua DPD pasti akan mengusung petahana,” tegasnya.
Meski demikian, sesuai dengan suara dan aspirasi kader maupun pengurus Golkar se-Kalteng, saat ini juga didukung dengan 7 kursi Golkar di DPRD Provinsi serta 7 kepala daerah di Kalteng. Kalau memang untuk cagub ke petahana, pihaknya tetap berkomitmen untuk nomor 2 harus tetap kader Golkar.
“Karena itu aspirasi dari seluruh kader, menginginkan Golkar bisa mengusung kader sendiri di Pilgub ini, kalau tidak nomor 1 ya nomor 2 atau cawagub. Itu kemauan kita dan seluruh Golkar, bahkan itu juga instruksi dari pusat. Ini harus menjadi perhatian,” pungkasnya. sgh