PALANGKA RAYA/tabengan.co.id– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, ada sebanyak 2.741 tambang ilegal di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 2.645 lokasi tambang komoditas mineral dan 96 lokasi komoditas batu bara.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng) Dimas Novan Hartono mengatakan, dari informasi tersebut sayangnya tidak disebutkan wilayah Kalteng ada berapa banyak. Namun demikian, idealnya pemerintah kabupaten dan kota memiliki data perihal temuan dari Kementerian ESDM itu.
Tidak itu saja, lanjut Dimas, Dinas ESDM Kalteng juga seharusnya memiliki data berapa banyak pertambangan ilegal yang ada. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, Dinas ESDM Kalteng wajib melakukan pengawasan dan mendata terkait dengan pertambangan yang ada di Kalteng. Tambang ilegal hasil temuan Kementerian ESDM ini menjadi bahan evaluasi untuk pengecekan perizinan yang ada.
“Proses evaluasi harus segera dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seiring dengan evaluasi, dibarengi dengan pengecekan lapangan atas perizinan yang sudah diberikan. Bagaimanapun, aktivitas penambangan ilegal merugikan negara dan lingkungan,” kata Dimas, menanggapi temuan Kementerian ESDM atas tambang ilegal di Indonesia yang dirilis media online nasional, Kamis (14/10).
Dimas menyampaikan, contoh koordinasi dan supervisi minerba yang dulu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, banyak ditemukan pelanggaran secara hukum, sampai manipulasi pajak, apalagi aktivitas yang ilegal. Peran pemerintah daerah menjadi penting saat ini, apalagi aktivitas perusahaan minerba berada di daerah, meski perizinannya melalui pusat.
“Di sini kita melihat bagaimana peran pemerintah (pusat dan daerah) melakukan penyelamatan sumber daya alamnya. Menyelamatkan ruang hidup masyarakat di daerah, yang tentunya memiliki hak dalam pengelolaan sumber daya alam. Melihat banyaknya pertambangan ilegal ini tentu menjadi catatan dalam proses perbaikan pengawasan sumber daya alam di Kalteng,” ujar Dimas. ded
