PANGKALAN BUN/tabengan.com – Pemulangan secara mendadak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap para Pekerja Seks Komersial (PSK) sangat mengejutkan. Pasalnya, dari awal pemerintah daerah telah mengultimatum tahun 2019 sudah harus bersih dari praktik prostitusi. Namun, rapat yang digelar Pemkab Kobar, Senin (19/3) lalu, memutuskan harus bersih pada bulan Mei 2018 ini, ibarat sambar petir di tengah bolong bagi PSK maupun mucikari.
Kamis (22/3) sore, Tabengan menyempatkan bertandang ke lokalisasi Dukuh Mola yang ada di RT 18 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Jalan menuju ke lokasi itu penuh perjuangan. Selain berlubang juga berpasir. Untuk menuju sampai ke Dukuh Mola harus menempuh 12 km dari jalan poros trans LIK Pasir Panjang.
Dukuh Mola benar-benar terisolir, jauh dari keramaian kota, bahkan bisa dikatakan berada di dalam hutan. Begitu sampai di lokasi, di pintu masuk tampak berdiri masjid dan pos jaga dengan portal. Setelah melewati portal akan terlihat wisma-wisma seperti perkampungan, ada warung makan, ada warung sembako, bahkan laundry pun tersedia.
Harto, Ketua RT 18 Desa Pasir Panjang, mengatakan, total wisma yang berdiri ada 24 wisma, tapi sejak ada isu penutupan yang masih aktif tersisa 11 wisma saja, yang lainnya sudah tutup.
“Dari wisma yang masih aktif itu ada 86 orang pekerja, kebanyakan berasal dari Jawa Barat, sisanya ada yang dari Jawa Timur. Intinya semua pekerja siap pulang dan patuh pada aturan pemerintah, tetapi kalau harus sebelum bulan Ramadan, kebanyakan kaget aja mereka,” kata Harto.
Harto menuturkan, wisma-wisma yang di RT 18 Dukuh Mola merupakan pindahan dari Lokalisasi Kalimati RT 04. Sejak tahun 2007, Pemkab Kobar memindahkan dari Kalimati Lama ke Dukuh Mola dengan luas areal 4 hektare.
“Total penduduk di Dukuh Mola ini ada 100 orang lebih tidak dan ada juga warga asli Kobar, yah rata-rata yang memiiki wisma dan warung makan atau milik usaha itu asli sini,” terang Harto.
Menurut Harto, sejak dipindahkan ke Dukuh Mola, penghuni Dukuh Mola pun menerima apa adanya. Jalan yang masih rusak, bahkan tidak ada penerangan. “Kami menggunakan mesin diesel untuk penerangan, jalan yang ada di dalam ini swadaya kami, termasuk masjid dan bangunan aula pertemuan,” jelas dia.
“Untuk masalah pemulangan sudah saya sosialisasikan, termasuk ketika disuruh mengumpulkan KTP pun sudah dikumpulkan hanya kami tidak tahu untuk apa KTP itu,” tambah Harto.
Saat ini dampak dari isu penutupan itu berefek sepinya pengunjung ke wisma-wisma. Hal itu juga berdampak pada sepinya perputaran uang dalam perkampungan tersebut.
“Rata-rata semua wisma ini punya orang asli di sini, nanti ditutup tidak ada pekerja, maka akan hilang satu kampung di Desa Pasir Panjang, kalau tetap harus bertahan bagaimana sedangkan untuk tiap hari butuh membeli solar untuk penerangan, warung saya aja sekarang sepi tidak ada pemasukan,” kata Harto.
Tabengan pun berkesempatan mendatangi tiga wisma yang ada di Dukuh Mola seperti Wisma Queen Ve, Wisma Dewi Luhur dan Wisma Kecubung. Tidak ada aktivitas di dalam wisma-wisma itu. Sedangkan para pekerja pun hanya tiduran di dalam kamar ukuran 1 x 2.
“Anak-anak asuh (istilah untuk PSK bagi mucikari) saya ini awalnya ada 14 orang sekarang sisa 12 orang. Ibarat orang sakit, tinggal menunggu ajal datang menjemput, karena saya hanya menunggu kapan anak-anak asuh saya pulang. Dan, anak anak asuh saya menolak uang yang diberikan pemerintah sebesar Rp5.050.000 karena anak-anak asuh saya tidak mau sampai keluarga di kampung tahu pekerjaan mereka di sini, sebab jika dipulangkan oleh pemerintah akan diantar sampai ke rumah oleh dinas,” kta pemilik Wisma Queen Ve yang enggan namanya dikorankan.
Menurutnya, pemulangan ini sangat mendadak karena awalnya katanya tahun 2019, tapi rupanya bulan Mei 2018 ini dipulangkan.
“Sekarang bagi kami pemilik wisma ini bingung, okelah kalau untuk wisma ini akan tetap saya tempati untuk rumah tinggal, lantas bagaimana dengan anak anak-asuh saya yang masih punya utang? Rata-rata mereka punya utang mulai Rp30 juta bahkan sampai Rp50 juta, perkiraan anak asuh saya sampai akhir tahun 2018 ini lunas karena 2019 tidak bekerja lagi. Lha ini mendadak hanya dikasih waktu 1,5 bulan saja, tidak mungkin mereka bisa lunasi utang-utang mereka,” ujarnya.
Menurut pemilik Wisma Queen Ve, pada saat diundang rapat oleh Dinas Sosial yang dihadiri Bupati Kobar, dirinya bersama pemilik wisma lainnya tidak dikasih kesempatan untuk bicara.
Apa yang diucapkan pemilik Wisma Queen Ve diiyakan oleh Wulan, seorang PSK asal Magelang. Wulan masih punya utang sebesar Rp35 juta karena pinjam untuk membeli tanah di kampung halamannya.
Sedangkan Susi, PSK asal Garut pun mengatakan dirinya punya utang sebesar Rp20 juta. “Saya tidak menolak dipulangkan tetapi kenapa harus bulan Mei ini, darimana saya bisa ganti utang saya itu. Uang dari pemerintah sebesar Rp5.050.000 tidak cukup untuk bayar utang, apalagi untuk modal usaha, dan saya pun tidak mau sampai keluarga tahu pekerjaan saya di sini,” katanya.
Sedangkan Vera, PSK asal Jakarta yang bekerja di Wisma Dewi luhur mengisahkan dirinya punya utang karena untuk biaya operasi tumor di rahim yang dideritanya.
“Saya pinjam ke Mamih uang sebesar Rp20 juta untuk operasi tumor di rahim saya, belum sempat saya bekerja untuk mengganti uang Mamih ternyata harus pulang,” ujarnya.
Santi, PSK asal Banyuwangi Jawa Timur mengatakan, mengapa dirinya sampai nekat pinjam ke Mamih dan Papih (panggilan untuk mucikari) untuk membeli tanah di kampung halaman mengingat masa pemulangan sampai tahun 2019.
“Waktu 1,5 bulan apa bisa lunas sementara sekarang saja sepi tamu, belum lagi baru ada tamu datang sudah ada razia Sat Pol PP,” kata Santi.
Hampir semua PSK yang diwawancarai mengisahkan bahwa mereka masih punya tanggungan utang piutang baik ke mucikari, ke bank bahkan kredit kendaraan.
Pemilik Wisma Dewi luhur pun harus kehilangan jutaan rupiah karena isu pemulangan itu membuat ke enam anak buahnya kabur kini yang tersisa hanya 7 orang yang tetap tinggal di wismanya dan menunggu jadwal pemulangan.
“Yang buat kami shock karena rapat yang telah dilaksanakan selama lima kali itu tetap memutuskan pada tahun 2019, tetapi rapat yang kemarin itu kok malah dipercepat bahkan kami diundang tetapi tidak dikasih kesempatan untuk bicara sama sekali,” ucap pemilik Wisma Dewi luhur yang tidak mau ditulis namanya.
Menurutnya, semua pekerja di wisma-wisma Dukuh Mola mendukung dan patuh pada keputusan tahun 2019 bebas prostitusi tapi pemulangannya jangan mendadak harus bulan Mei 2018 ini. c-uli
