“Upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi itu tentu juga harus berdasarkan aturan dan ketentuan. Kita melibatkan semua pihak, mulai dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, KPHP, hingga pemerintah daerah sendiri, untuk bagaimana mencari solusi atas persoalan atau konflik menahan di masyarakat,” katanya.
“Yang diserahkan hari ini, jalan tengah yang diambil berdasarkan aturan PP 23 kemudian PP 24 kaitan dengan Hutan kemasyarakatan,” tambahnya.
Bupati berharap, dengan solusi yang diterapkan itu Kelompok Tani dapat menerima manfaatnya. Diharapkan anggota Poktan tidak hanya menerima manfaat dari kebun, namun juga bisa berkembang upaya-Upaya lain, semisal peternakan yang diintegrasikan dengan sawit.
Adapun jumlah petani yang menerima manfaat dari 6 Poktan tersebut berjumlah 696 Kepala Keluarga. c-kar
