Permintaan ini, menurutnya, merupakan aspirasi masyarakat Katingan dari beberapa wilayah kecamatan. Sebagai wakil rakyat, berkewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat ini kepada Pemkab setempat. “Sedangkan masalah disetujui ataupun menjadi pertimbangan, itu semua kita serahkan kepada Pemkab,” ujar legislator Partai Golkar ini.
Terkait hal ini, selaku legislator dirinya memberikan salah satu solusinya, Pemkab melalui dinas terkait berupaya untuk mempercepat kegiatan pembangunan tahun 2023 yang sudah diprogram di tahun 2022 yang lalu. Misalnya, mempercepat lelang proyek. Sehingga pemenang tendernya bisa cepat pula merekrut masyarakat setempat untuk dipekerjakan baik badian administrasi, pengawas maupun bagian lapangan.
Solusi kedua, lanjutnya, Pemkab membuat program padat karya, misalnya program pembangunan drainase dan pembersihan sejumlah parit yang bisa dikerjakan dengan sistem swakelola.
“Berbicara tentang swakelola, berarti bukan hanya karyawannya saja yang direkrut dari masyarakat setempat, tapi yang mengelola pekerjaannya pun bisa dari masyarakat kita sendiri,” pungkas anggota dewan asal dapil Katingan III yang meliputi wilayah Kecamatan Katingan Tengah hingga Bukit Raya ini. c-dar
