Hukrim  

Pengacara Sebut Dakwaan JPU Atas H Bachtiar Rahman Kabur

Ari Yunus Hendrawan, Inset- Pedoman Pengisian Akta Jual Beli dari BPN

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Pengacara H Bachtiar Rahman alias H Imron, Ari Yunus Hendrawan menyebut, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tertanggal 7 Agustus 2023 dari Kejari Palangka Raya, di mana kliennya didakwa telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai dakwaan kabur atau samar-samar.

Dakwaan yang menyatakan bahwa H Imron memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam pasal 2 masing-masing Akta Jual Beli tersebut di atas yang berbunyi “Pihak Pertama (H Bchtiar Rahman alias H Imron) menjamin, bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban–beban lainnya berupa apapun” adalah tidak benar. Kata-kata tersebut bukan dari terdakwa.

“Pasal-pasal dalam Akta Jual Beli yaitu pasal 1, 2,3 dan 4 yang dibuat oleh PPAT Pioni Naviari SH adalah format baku dari Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 1997 berikut lampirannya yaitu: sampul akta, bentuk akta dan tata cara pengisiannya yang berlaku sejak 2 Januari 2013,” katanya, Minggu (10/9).

Berdasarkan keterangan dari H Imron, pada saat menandatangani Perjanjian Akta Jual Beli, kliennya hanya datang untuk melakukan tanda tangan. Tidak ada penjelasan mengenai isi AJB dan isi AJB tersebut sudah sesuai dengan Pedoman Pengisian Akta Jual Beli dari BPN yang diberikan kepada PPAT.

Ari menegaskan, mempidanakan seseorang harus terpenuhi Unsur Material dalam Hukum Pidana, salah satu yang tidak terpenuhi dalam perkara Kliennya ini adalah Unsur Mens rea atau unsur kesalahan, yaitu niat pelaku saat melakukan perbuatan. Jaksa harus dapat membuktikan adanya elemen seperti kesengajaan (dengan niat), kelalaian yang disengaja, atau kesalahan pengetahuan yang patut.

Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan perbuatan pidana, sedangkan dalam perkara ini tidak ada niat jahat dari H Imron. Dalam perkara ini, baik penjual dan pembeli, mempunyai itikad baik yang harusnya dilindungi.

“Harapannya Majelis Hakim yang mulia dapat dengan cermat memutuskan perkara ini karena yang perlu diketahui bahwa sebelumnya Putusan Perdata dimenangkan oleh H Bahtiar Rahman di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Klien kami harus dibebaskan karena tidak bersalah,” tegas Ari Yunus yang dalam perkara ini tergabung dalam Kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona SH MH & Rekan yang sudah punya nama dalam bidang Hukum di Indonesia.

Kantor Hukum ini juga sekarang menangani perkara Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe. fwa