Notaris Sebut Pasal 2 AJB Sesuai Template, Bukan dari H Imron 

TABENGAN/FERRY WAHYUDI SIDANG- Suasana persidangan dengan terdakwa H Bachtiar Rahman alias H Imron.

*Kuasa Hukum: Terdakwa Harus Dibebaskan 

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Persidangan dengan terdakwa H Bachtiar Rahman alias H Imron berlanjut di Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Senin (18/9) siang.

Lima saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut. Di antaranya notaris Irwan Junaidi, notaris Piony, Tanrika selaku pembeli tanah, Riska selaku asisten Tanrika, dan juga Christian Sancho, pihak yang memasang plang di lokasi tanah yang disewa PT STP.

Dalam persidangan, Hakim Ketua Achmad Peten Sili mendengarkan secara langsung pernyataan dari para saksi mengenai proses jual beli lahan milik H Imron dan proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di notaris.

Saat memberikan keterangan, Tanrika menyebutkan jika tanah tersebut dibeli karena H Imron memiliki utang kepada orang. Ia pun membeli lahan tersebut karena maksud ingin membantu H Imron.

“Saya kenal dengan H Imron karena tetangga saya. Saya membeli lahan itu karena kasihan H Imron ditagih utang,” katanya saat persidangan.

Tanrika pun menyebut, bersama dengan H Imron sepakat tidak memanfaatkan lahan tersebut karena masih dalam masa sewa oleh PT STP.

“Saya tahu konsekuensinya lahan itu tidak bisa dimanfaatkan sebelum masa sewa habis. Saya dan H Imron sudah sepakat,” jelasnya.

Sedangkan Kuasa Hukum H Bachtiar Rahman, Ari Yunus Hendrawan mengatakan, berdasarkan penuturan saksi-saksi yang dihadirkan, termasuk notaris, terlihat jelas jika konstruksi hukum yang menyuruh orang menempatkan keterangan palsu pada akta otentik itu tidak ada.

Karena ketika ditanyakan kepada notaris Piony yang membuat AJB, H Imron tidak pernah menyuruh notaris memberikan keterangan jika lahan tersebut dalam masa sewa. Notaris menyatakan penulisan dalam AJB sudah sesuai dengan template baku sesuai aturan dari BPN.

Dakwaan yang menyatakan bahwa H Imron memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam pasal 2 (dua) masing masing Akta Jual Beli tersebut di atas yang berbunyi “Pihak Pertama (H Bchtiar Rahman alias H Imron) menjamin, bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban–beban lainnya berupa apapun” adalah bukan dari terdakwa, tetapi sesuai template notaris.

“Jadi Pasal 2 dalam AJB yang kini didakwakan kepada H Imron itu sudah sesuai template dari notaris. Sesuai dengan keterangan dari notaris Piony dalam persidangan,” tuturnya.

Kemudian terkait pernyataan notaris Irwan Junaidi yang tidak bersedia membuat AJB karena ada risiko dan konsekuensi, Ari Yunus menilai jika konsekuensi dan risiko yang dimaksud adalah lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan walau sudah dibeli oleh Tanrika sebelum masa sewa habis. Bukan risiko hukum.

“Konsekuensi yang dimaksud oleh notaris Irwan tadi lebih kepada kemanfaatan lahan tersebut. Karena lahan tidak bisa dimanfaatkan sebelum masa sewa habis. Tanrika selaku saksi pembeli juga sudah menyatakan jika tidak memanfaatkan lahan itu sebelum masa sewa habis,” ungkapnya didampingi kuasa hukum Sapar Sujud.

Ari menegaskan, pihaknya tetap konsisten menyebutkan jika kasus ini merupakan kasus perdata yang dipidanakan. Karena sedari awal H Imron tidak ada niatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam proses jual beli.

“Jika dalam proses jual beli ini PT STP merasa dirugikan, sebenarnya bisa menuntut ganti rugi dengan gugat secara perdata. Bukan malah pidana. untuk itu H Imron harus dibebaskan,” tegasnya. fwa