PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Keberadaan Koperasi dan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Bahkan saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan Pandemi Covid tahun 2019, justru sektor ini mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng Eko Marsoro menyebutkan, hampir 99 persen lebih usaha ekonomi di Indonesia termasuk dalam kelas KUMKM. Dan sekitar 97 persen tenaga kerja Indonesia, juga terserap sektor ini.
Namun maraknya media sosial berdampak besar terhadap produk murah dari luar negeri yang membanjiri Indonesia. Kondisi ini dikhawatirkan menumbangkan banyak pelaku usaha dalam negeri sehingga harus dilakukan gerakan penyelamatan oleh pemerintah.
“Untuk melakukan gerakan itu tentunya Pemerintah butuh data. Sehingga BPS berdasar Inpres No.2 Tahun 2022 diminta membantu Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyediakan data, terutama data mikro (by name by andress)”, kata Eko dalam kegiatan Rapat Teknis Daerah Pendataan Lapangan Koperasi Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (PL-KUMKM) di ballroom Hotel Swiss Danum, Selasa (19/9).
Eko mengungkapkan, sejak tahun 2022, Provinsi Kalteng telah melaksanakan kegiatan PL-KUMKM untuk 3 kabupaten dan 1 kota, yakni Kabupaten Kapuas, Kobar, Kotim dan Kota Palangka Raya.
Untuk tahun 2023, kegiatan PL-KUMKM kembali dilanjutkan di 10 Kabupaten di Kalteng, meliputi Kabupaten Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Seruyan, Sukamara, Lamandau, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya.
“PL-KUMKM di Kalteng mulai dilaksanakan pada 19 September hingga bulan Oktober mendatang. Kami meminta dukungan seluruh pihak untuk dapat menyosialisasikan kegiatan PL-KUMKM ke masyarakat luas agar petugas dapat diterima dan masyarakat bisa memberikan jawaban secara jujur,” harapnya.
Sementara Inspektorat Wilayah I Badan Pusat Statistik Hanif Yahya menambahkan, pelaksanaan PL-KUMKM merupakan langkah konkrit dalam menjalankan amanah pemerintah yang berkaitan dengan cipta karya. Disamping juga sebagai salah satu tahapan BPS menuju Program Pendataan Ekonomi tahun 2026 mendatang.
“Dalam pelaksanaan PL KUMKM merupakan wujud kerjasama yang tertuang dalam MOU sehingga menjadi kewajiban BPS untuk melaksanakannya”, katanya.
Hanif yang sempat menjabat Kepala BPS Kalteng pada 2016 silam juga menekankan beberapa poin agar pelaksanaan PL KUMKM Kalteng tahun 2023 berjalan lancar.
“Seperti pembayaran honor petugas lapangan, harus dibayarkan tepat waktu. Kemudian melengkapi semua SPJ dengan bukti kwitansi atau dokumen administrasi lainnya serta memastikan semua tahapan kegiatan dapat berjalan baik,” sebut Hanif.
Pelaksanaan Rakernis Daerah menghadirkan narasumber Yeripetrik dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalteng dan Debby Selvyanti dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalteng.
Hadir pula perwakilan BPS dari 14 kabupaten kota se-Kalteng, perwakilan Dekranasda Kalteng dan instansi terkait Provinsi Kalteng serta jajaran BPS Provinsi Kalteng.rca
