PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Advokat Royanto Gunawan Simanjuntak angkat suara terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) milik calon legislatif (caleg) atau tim sukses (timses) pada tempat yang keliru, sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Dia menyoroti adanya sejumlah APK yang dipasang tepat pada persimpangan jalan yang menutup pandangan pengguna jalan hingga berpotensi terjadinya kecelakaan.
“Kembali lagi ke si caleg dan timsesnya, ada etika atau tidak terkait pemasangan spanduk APK,” tegas Roy, Sabtu (13/1).
Dia mengatakan, terhadap APK semacam itu, instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan bahkan masyarakat umum sekalipun berhak mencopot APK apabila menyebabkan kecelakaan di lokasi tersebut.
“Apabila menyebabkan kematian, penyidik kepolisian dapat mengenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati dan dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara,” papar Roy.
Selain itu, pengguna jalan yang merasa mengalami kerugian akibat pemasangan APK oleh caleg mengajukan gugatan ganti kerugian. Roy menyebut hal tersebut sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 tahun 2023.
Lebih lanjut, Roh menambahkan, karena pemasangan APK merupakan rangkaian dalam pesta demokrasi maka yang paling berperan adalah KPU. Ia mencontohkan terbitnya PKPU tentang pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang boleh berperan dalam menertibkan dengan mencabut APK yang mengganggu ketertiban umum dengan koridor tertentu. KPU juga sebenarnya harus mengarahkan ke partai agar tertib menggunakan alat-alat kampanye yang nantinya disampaikan ke caleg maupun timsesnya.
Roy juga menyebut ada kemungkan caleg yang masa bodoh apakah APK yang telah dipasang mengganggu atau membahayakan masyarakat, sehingga mau tidak mau maka pemerintah yang harus menertibkan atau membersihkannya.
“Mudah-mudahan caleg sekarang ada etikanya semua. Mau menang tapi harus ada etika,” senyum Roy mengakhiri percakapan. dre
