SAMPIT/TABENGAN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mempetakan beberapa isu penting yang menjadi prioritas ke depan untuk penanganan di bidang sanitasi .
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan prioritas tersebut diantaranya penataan di sekitar bantaran sungai mentaya dengan menata jamban-jamban apung menjadi jamban sehat dengan kategori aman. Kemudian capaian sanitasi aman yang masih jauh dari target.
“Oleh karena itu saya meminta dan mengimbau kepada pihak developer perumahan dalam pembangunan tangki septik menggunakan kategori aman serta mengimbau peran aktif pihak pengusaha dan perbankan dalam berpartisipasi melalui dana CSR untuk pemenuhan akses sanitasi aman dan layak bagi masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan konsultasi publik dokumen pemuktahiran strategi sanitasi Kabupaten Kotim tahun 2024-2028 di Aula Kantor Bappelitbangda Kotim Selasa (28/11).
Kemudian prioritas lainnya yakni penanganan desa dan kelurahan yang mempunyai area beresiko kerawanan sanitasi dengan area resiko tinggi dan area resiko sangat tinggi sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen pemuktahiran strategi sanitasi Kabupaten.
Menurutnya tentu hal ini perlu disinergikan dengan program penanganan kawasan kumuh dan stunting serta edukasi dari perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan air baku dalam pemenuhan air bersih di kota Sampit.
“Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk memenuhi amanat dari Peraturan Mendagri Nomor 87 tahun 2022 tentang percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di daerah tahun 2022-2024 dan sebagai dokumen pendukung dalam pengusulan program kegiatan yang bersumber melalui APBD Provinsi,APBN dan DAK bidang sanitasi dan air minum,” jelasnya.
Melalui pelaksanaan kegiatan ini lanjutnya diharapkan bisa semakin memperkuat sinergi dan sinkronisasi program kegiatan prioritas yang mendorong akselerasi pembangunan bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kabupaten Kotim dengan program kegiatan dan pendanaan baik yang ada pada Pokja PPAS Pusat, Provinsi maupun melalui CSR atau bantuan dari perbankan , pihak swasta dan non Pemerintah lainnya. (MS)
