KUALA PEMBUANG/TABENGAN.CO.ID – Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemkab Seruyan Ashadi menyampaikan hasil rapat di Jakarta terkait tuntutan plasma 20 persen oleh masyarakat Desa Selunuk terhadap PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Sinar Mas Group.
Menurut Ashadi, permasalahan tersebut sudah mendapatkan titik terang. Masalah perealisasian plasma 20 persen saat ini sudah menjadi atensi Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil rapat yang disampaikan, nantinya akan ada surat edaran dari Satgas Sawit yang terdiri dari Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri ATR, Menteri Investasi, TNI dan Polri.
“Nantinya perubahan harus menanggapi surat edaran itu, paling lambat 2 tahun perusahaan harus menyelesaikan perizinan HGU. Apabila tidak diurus dan dilaksanakan, perusahaan akan kena SP1, SP2 hingga pencabutan izin perusahaan dari pemerintah,” ucap Ashadi, Minggu (9/6).
Dikatakan, perhatian Pemerintah Pusat dan Satgas Sawit yang memberikan atensi khusus pihak perusahaan bersedia menyerahkan sesuai dengan bagaimana undang-undang yang berlaku.
“Terkait surat edaran tadi akan dilakukan antara tanggal 26/28. Itu surat edaran dilakukan sosialisasi pertama di Kalimantan Tengah, yang nantinya akan dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala DKPP. Tetapi untuk Seruyan harus hadir 10 camat, 2 orang Desa Selunuk atau perwakilan Desa Selunuk ikut hadir, dan Kabag Ekonomi,” terangnya.
Kepala Inspektorat Kabupaten Seruyan Nomo Koeswoyo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Seruyan siap mengawal apa yang disampaikan Kabag Ekonomi dan saat ini perubahan harus merealisasikan paling lama 1 atau 2 tahun HGU, berdasarkan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia juga menjelaskan, aturan tersebut berlaku pada semua perusahaan kelapa sawit.
“Saya harap bapak ibu dapat kegiatan normal kembali, karena ini sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat. Untuk regulasi kalau perusahaan tidak mengurus izinnya, maka akan diberikan SP1, SP2 hingga pencabutan izin perusahaan,” pungkasnya. c-zul
