PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik oleh pemerintah pusat berdampak langsung pada terhambatnya pengerjaan sejumlah ruas jalan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung mengatakan, hampir seluruh DAK fisik mengalami pemotongan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran transfer pusat ke daerah (TKD). Akibatnya, target pembangunan yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan sesuai harapan.
“DAK fisik hampir semua dipotong, pastinya ada pelayanan yang terhambat akibat pemotongan. Dari target yang ada, pasti ada yang tidak tercapai,” ujar Leonard kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa (19/8).
Ia menyebutkan, beberapa proyek pembangunan jalan menjadi terhambat, termasuk ruas jalan dari Palangka Raya menuju Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau. Hingga kini, jalan tersebut masih dalam kondisi fungsional.
“Ada beberapa jalan yang terhambat akibat pemangkasan DAK fisik, seingat saya salah satunya jalan dari Palangka Raya ke arah Bahaur. Sekarang masih fungsional, belum maksimal,” jelasnya.
Meski demikian, Leonard memastikan pihaknya tetap berupaya agar jalan-jalan tersebut bisa difungsikan, walaupun belum mencapai standar kemantapan jalan.
“Selebihnya Dinas PU yang tahu, tapi kami berharap semua ini bisa fungsional, tetap bisa dilewati. Kami ada antisipasinya juga, walaupun tidak maksimal seperti pada kontrak reguler. Kalau di-nol-kan, kami tetap berusaha agar jalan itu bisa tetap fungsional,” terangnya.
Leonard menegaskan, untuk mewujudkan jalan dengan kondisi mantap diperlukan dana besar, sementara DAK fisik yang menjadi sumber utama pendanaan dipangkas besar-besaran oleh pemerintah pusat.
“Dalam pengerjaan yang mantap belum bisa, karena memerlukan dana yang besar untuk itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo juga mengakui bahwa kebijakan pemotongan TKD dari pusat menjadi salah satu faktor menurunnya proyeksi APBD Kalteng 2026.
“Itu kan (pemotongan TKD) terjadi hampir di seluruh Indonesia. Efisiensi anggaran itu secara otomatis seperti dana alokasi khusus (DAK) ditarik semua oleh pemerintah pusat,” beber Edy usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Jumat (15/8).
Menurut Edy, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.
“Dalam rangka mengoptimalkan PAD, kami melakukan banyak terobosan, salah satunya optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi, yang memungkinkan pembayaran pajak dilakukan jarak jauh,” jelasnya. ldw
