PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Yohannes Freddy Ering menyoroti kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jamkrida Kalteng dan PT Banama Tingang Makmur, yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Freddy menegaskan, penyertaan modal dari pemerintah daerah seharusnya diikuti dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Ia menilai, BUMD memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian daerah, terutama dalam menghadapi pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pusat.
“Memang menurut saya itu mengantisipasi penurunan TKD. Seluruh potensi PAD kita itu harus digali dan dikembangkan,” ujar Freddy, Kamis (30/10).
Legislator PDI Perjuangan itu menilai, perlu langkah serius dalam melakukan optimalisasi dan revitalisasi terhadap seluruh BUMD di Kalteng. Ia menyebut, hanya Bank Kalteng yang selama ini menunjukkan kinerja positif serta mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.
“Termasuk perlunya optimalisasi dan revitalisasi Perusda, terkecuali Bank Kalteng. Perusda yang lain menghadapi tantangan ke depan yang lebih menantang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Freddy mendorong agar pemerintah daerah bersama manajemen BUMD melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi tata kelola, strategi bisnis, hingga inovasi usaha. Ia menilai, tanpa perubahan mendasar, perusahaan daerah akan terus bergantung pada suntikan modal dari APBD.
“Itu dia, perlu ada penataan, perbaikan manajemen perusda kita. Di luar Bank Kalteng ada PT Jamkrida dan PT Banama Tingang Makmur, keduanya harus didorong agar bisa lebih produktif,” katanya.
Menyoroti penyertaan modal yang terus dilakukan pemerintah, Freddy menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan strategi bisnis di kalangan direksi. Ia berharap, manajemen BUMD tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah melalui inovasi usaha.
“Justru itu, harus menjadi perhatian bagi manajemennya untuk bagaimana caranya perusda bisa lebih produktif,” ujarnya.
Freddy juga menilai perlunya pembaruan struktur kepemimpinan di tubuh BUMD. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam menunjuk jajaran direksi, dengan mempertimbangkan kemampuan wirausaha serta visi inovatif calon pemimpin perusahaan.
“Sebetulnya kita harus menunjuk atau merekrut manajemen dan direksi yang memang katakanlah entrepreneur. Artinya, selain mampu memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah, juga bisa berinovasi dan berkreasi untuk jenis atau bidang usaha tertentu,” tutur Freddy. jef
