PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya memberikan tiga rekomendasi penting kepada pemerintah kota, guna memperkuat efektivitas program pembangunan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran lebih terarah di tahun-tahun mendatang.
“Dalam rangka mengefektifkan kegiatan ke depan, DPRD memberikan tiga rekomendasi utama. Tujuannya agar program pemerintah bisa lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan target,” ujar Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi usai memimpin rapat paripurna, Kamis (4/9).
Rekomendasi tersebut lahir setelah DPRD menelaah laporan kinerja pemerintah kota, khususnya realisasi pendapatan daerah, belanja, hingga capaian pendapatan asli daerah (PAD).
Subandi menjelaskan, rekomendasi pertama menyoroti penetapan target pendapatan daerah. DPRD meminta pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi serta realisasi penerimaan sebelum menetapkan angka target.
Menurut Subandi, analisis yang komprehensif sangat penting dilakukan, karena di dalam pendapatan daerah terdapat komponen PAD yang harus benar-benar dihitung secara matang.
“Intinya target pendapatan yang ditetapkan jangan asal angka, tapi harus melalui penelaahan mendalam agar benar benar bisa tercapai,” tegasnya.
Rekomendasi kedua, DPRD mendorong optimalisasi belanja daerah. Pasalnya, ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini dinilai harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan APBD 2026.
Untuk itu, DPRD menekankan agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dilakukan dengan lebih cermat, sehingga tidak lagi menimbulkan sisa pembayaran gaji yang berlebihan.
“Penghitungan harus sesuai ketentuan agar anggaran lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Subandi.
Sementara itu, rekomendasi ketiga menekankan evaluasi terhadap capaian PAD. DPRD mencatat beberapa OPD di tahun 2024 tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Karena itu, pemerintah kota diminta melakukan perhitungan ulang terhadap potensi PAD sekaligus meningkatkan koordinasi dengan OPD pengelola, hal ini, kata Subandi, penting sebagai bahan pembahasan dalam penyusunan APBD 2026.
“PAD yang ditetapkan harus realistis. Kita dorong pemerintah kota untuk mengomunikasikan kembali dengan OPD terkait, supaya target yang dipasang tidak hanya sebatas angka, tapi benar-benar bisa dicapai,” tambahnya.
Subandi menegaskan, DPRD siap berkolaborasi dengan pemerintah kota dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan tiga rekomendasi ini, ia berharap pengelolaan keuangan daerah bisa lebih sehat, transparan, dan membawa manfaat besar bagi masyarakat.
“Tentu DPRD siap berkolaborasi bersama pemerintah untuk memajukan Kota Palangka Raya untuk bisa lebih baik dan semakin keren,” pungkasnya. nws
