PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Palangka Raya tak hanya menguras waktu masyarakat. Kondisi tersebut kini memunculkan persoalan lain, yakni melonjaknya harga Pertalite di tingkat eceran yang disebut mencapai Rp18 ribu per liter.
Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM), warga akhirnya dihadapkan pada pilihan yang sama-sama berat, yaitu menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean SPBU atau membeli Pertalite eceran dengan harga jauh lebih tinggi.
Harga Pertalite eceran saat ini disebut berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Angka tersebut terpaut cukup jauh dari harga Pertalite di SPBU, sehingga menambah beban bagi masyarakat yang membutuhkan BBM secara cepat.
Melihat adanya hal ini Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, meminta kondisi tersebut segera menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak semata-mata mengenai panjangnya antrean, tetapi juga menyangkut ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM.
“Persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat, benar-benar dapat diakses secara wajar,” ujarnya, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai, jangan sampai masyarakat telah menghabiskan waktu untuk mengantre panjang, namun ketika tiba giliran justru BBM yang dicari tidak tersedia. Kondisi seperti itu, lanjutnya, hanya akan menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
Hatir juga menyoroti keberadaan sejumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebagai salah satu upaya mengurai kepadatan antrean. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan benar-benar efektif menyelesaikan persoalan.
“Keberadaan sejumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebagai upaya mengurai antrean perlu dievaluasi efektivitasnya. Operasional 24 jam harus benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar memperpanjang waktu pelayanan tanpa menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Menurutnya, penambahan jam pelayanan semestinya diikuti dengan jaminan ketersediaan BBM. Sebab, memperpanjang waktu operasional SPBU tanpa memastikan pasokan tetap tersedia dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Selain ketersediaan, Hatir meminta pengawasan distribusi BBM diperketat. Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu memastikan penyaluran BBM sejak dari titik pasokan hingga ke SPBU berlangsung sesuai ketentuan.
“Dalam hal ini juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat. Termasuk memastikan penyaluran dari titik pasokan hingga SPBU berjalan sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Ia menegaskan, masyarakat tidak semestinya berada dalam situasi harus memilih antara kehilangan banyak waktu di antrean atau mengeluarkan uang lebih besar untuk mendapatkan BBM eceran.
“Masyarakat jangan sampai dibuat dalam posisi sulit seperti ini. Kalau antre di SPBU terlalu lama, mereka akhirnya membeli eceran dengan harga yang lebih tinggi. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” tuturnya.
Persoalan tersebut, menurut Hatir, juga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap sektor lainnya. Salah satunya adalah harga kebutuhan pokok yang sangat berkaitan dengan kelancaran transportasi dan distribusi barang.
Ketika biaya memperoleh BBM meningkat, biaya operasional pedagang dan pengangkutan barang juga berpotensi ikut bertambah. Pada akhirnya, kenaikan biaya tersebut dapat kembali dirasakan masyarakat melalui harga barang yang lebih tinggi.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada persoalan antrean di SPBU, tetapi juga memastikan rantai pasokan BBM dan distribusi pangan berjalan dengan baik.
“Pemerintah perlu hadir dan memastikan distribusi berjalan lancar. BBM tersedia, distribusi pangan juga harus dijaga. Jangan sampai masalah di satu sektor kemudian merembet dan membebani masyarakat di sektor lainnya,” pungkasnya. nws/fwa-red
