PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – DPRD Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Wali Kota mengenai nota keuangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna, Senin (3/11).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan APBD tersebut.
“Hari ini DPRD Kota Palangka Raya melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Pak Wali Kota tentang APBD murni tahun 2026. Alhamdulillah dari delapan fraksi tadi sudah menyampaikan pandangan umumnya dan menerima naskah pidato pengantar tersebut untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ujar Subandi.
Ia menambahkan, proses selanjutnya yakni mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi, kemudian pembahasan berlanjut di Badan Anggaran dan masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait. Setelah itu, akan dilaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan.
Dalam pemandangan umum fraksi, DPRD menyoroti beberapa poin penting, salah satunya terkait kondisi keuangan daerah. Subandi menyebutkan adanya penurunan anggaran belanja daerah dari sebelumnya sekitar Rp1,4 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
“Ada penurunan, karena pengurangan dana transfer daerah sebesar kurang lebih Rp253 miliar,” jelasnya.
Meski terjadi penurunan, DPRD tetap mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berharap alokasi anggaran tetap fokus pada program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Walaupun ada pengurangan, kami berharap tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur maupun perekonomian,” tegasnya.
Subandi berharap pembahasan APBD 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus), yakni pada November ini.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah dan DPRD diharapkan mampu merumuskan APBD yang efektif, adaptif, dan pro-rakyat, meski dalam kondisi fiskal yang menurun. nws
