PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menerima kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) beserta Tim Pendamping dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Senin (3/11).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Perencanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Ketersediaan dan Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2025 di Provinsi Kalteng.
Pemeriksaan akan berlangsung pada 3-7 November 2025. Adapun kegiatan Entry Meeting Uji Petik Pemeriksaan digelar di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, yang dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov serta Tim Pemeriksa BPK RI dan Bappenas.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Leonard S Ampung dalam kesempatan tersebut memaparkan secara umum tentang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi ketahanan pangan di Kalteng, serta koordinasi yang telah dilakukan dengan Kementerian PPN/Bappenas, instansi pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota.
“Transisi kepemimpinan pasca Pemilu dan Pilkada membawa dinamika baru dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan terjadinya penyelarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dengan daerah, mulai dari RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, hingga RKP dan RKPD pada periode yang sama,” ujar Leonard.
Ia menambahkan, adanya pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan. Karena itu, panduan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kolaborasi, sinergi, dan sinkronisasi penganggaran program atau kegiatan, serta mengoptimalkan potensi anggaran yang tersedia.
“Sebagai salah satu siklus pembangunan, tahap monitoring dan evaluasi menjadi bagian strategis dalam menjamin kualitas, ketepatan, dan percepatan pembangunan,” jelasnya.
Leonard juga menegaskan, dalam mendukung program ketahanan pangan, Pemprov Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi melalui berbagai program, seperti Food Estate, Cetak Sawah, dan Optimalisasi Lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan menggandeng berbagai mitra kerja, di antaranya BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, serta para petani dan peternak.
Sementara itu, Pengendali Teknis dari Tim Pemeriksa BPK RI Ikawani Girsang menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional dengan salah satu fokusnya adalah ketahanan pangan.
“Dalam pemeriksaan ini, hampir semua perwakilan BPK menurunkan satu tim untuk pemeriksaan di tingkat pemerintah provinsi. Karena entitas yang kami periksa adalah Bappenas, maka kali ini kami juga didampingi oleh rekan-rekan dari Bappenas,” ungkap Ikawani.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menilai efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi kebijakan ketahanan pangan di daerah.
“Kami ingin melihat bagaimana perencanaan, monitoring, dan evaluasi dilakukan Bappenas untuk program ketahanan pangan, termasuk bagaimana pelaksanaan dan koordinasinya dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ikawani menambahkan, selain di Kalteng, pemeriksaan serupa juga dilakukan di beberapa provinsi lain, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Aceh, Papua Selatan, dan Sulawesi Utara.
“Kami melakukan uji petik terhadap kebijakan, penyusunan program, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program ketahanan pangan di berbagai daerah,” paparnya.
Kegiatan entry meeting tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yaudah Elko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B Aden, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov Kalteng. ldw
