JAKARTA/TABENGAN.CO.ID – Gubernur BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya (UPR), Helisman Telaumbanua, menggelar aksi Mimbar Bebas di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Jakarta.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait kesenjangan dan keadilan pendidikan di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Aspirasi yang disampaikan mencakup persoalan kesejahteraan guru, pemerataan infrastruktur pendidikan, kondisi mahasiswa, hingga pemenuhan hak peserta didik di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Dalam orasinya, Helisman menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi mahasiswa, tenaga pendidik, serta peserta didik di daerah. Menurutnya, kebijakan pendidikan nasional perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik setiap daerah, sehingga tidak hanya berorientasi pada kebutuhan wilayah perkotaan dan pusat pemerintahan.
“Kami datang bukan sekadar untuk menyampaikan tuntutan, tetapi membawa suara dari daerah. Ada guru yang mengabdi di pedalaman, mahasiswa yang kesulitan biaya, dan peserta didik yang belum mendapat fasilitas layak,” ujar Helisman.
Dalam aksi tersebut, BEM FKIP UPR menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah. Salah satu tuntutan berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan guru, khususnya peningkatan kesejahteraan guru honorer serta kepastian hak dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas.
BEM FKIP UPR juga mendesak percepatan pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama pembangunan fasilitas dan akses pendidikan di wilayah pedalaman serta daerah yang masih sulit dijangkau. Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus terhadap daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), termasuk dalam pemenuhan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan.
Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa turut meminta adanya kebijakan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak bencana. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah mahasiswa dari keluarga terdampak mengalami kesulitan finansial hingga terpaksa menghentikan pendidikan.
Dalam tuntutan lainnya, BEM FKIP UPR mendorong adanya reformasi anggaran pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis masing-masing daerah. Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah luas dan kondisi geografis yang beragam dinilai membutuhkan kebijakan penganggaran yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah perkotaan maupun pedalaman.
Mahasiswa juga mendorong penerapan kurikulum berbasis lokal yang mengangkat potensi daerah, budaya, serta lingkungan sekitar. Menurut mereka, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu membangun pemahaman peserta didik terhadap kondisi sosial, budaya, dan potensi daerahnya.
Tuntutan lainnya menyangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM FKIP UPR mendesak agar pelaksanaan program tersebut tidak mengurangi porsi anggaran yang diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Mereka meminta kebijakan anggaran pemerintah tetap menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.
BEM FKIP UPR juga menegaskan pentingnya jaminan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak, aman, berkualitas, serta bebas dari diskriminasi. Persoalan kesenjangan pendidikan, menurut mereka, harus menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, aksi tersebut juga menegaskan posisi mahasiswa keguruan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kebijakan pendidikan nasional. Mahasiswa didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan konstitusional terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.
Helisman berharap aspirasi yang disampaikan melalui Mimbar Bebas tersebut tidak berhenti sebagai aksi simbolis. Ia berharap tuntutan mahasiswa dari daerah dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Kemdiktisaintek, dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih merata dan sesuai dengan kondisi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, suara mahasiswa dari daerah perlu didengar dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan nasional agar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan pendidikan ke depan. Rmp
