-
Spirit Kalteng

DIDUGA MARAK KAWIN SIRI-1.080 Anak di Palangka Raya Belum Miliki Akta Kelahiran

123
×

DIDUGA MARAK KAWIN SIRI-1.080 Anak di Palangka Raya Belum Miliki Akta Kelahiran

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya Alman Pakpahan. FOTO TABENGAN/DODDY
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak masih menjadi pekerjaan rumah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang dimiliki, sekitar 1.080 anak di Kota Palangka Raya hingga kini belum memiliki akta kelahiran.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi dasar identitas hukum seorang anak sekaligus diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya Alman Pakpahan mengungkapkan, salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya anak belum memiliki akta kelahiran adalah persoalan administrasi perkawinan orang tua.

Di antaranya anak yang lahir dari pasangan yang melangsungkan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat dan tidak diakui secara administrasi negara.

Meski demikian, menurutnya, setiap anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran. Karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi sekaligus mendorong masyarakat agar segera mengurus dokumen kependudukan anak.

“Masih ada sekitar 1.080 anak di Kota Palangka Raya yang belum memiliki akta kelahiran. Misalnya, anak yang lahir dari pernikahan di luar ketentuan administrasi agama dan negara, seperti nikah siri. Namun, anak tersebut tetap harus mendapatkan akta kelahiran,” jelas Alman, Sabtu (14/11/2026).

Untuk mengurai persoalan tersebut, Alman menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihaknya yakni menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan rumah sakit agar bayi yang baru dilahirkan dapat segera memperoleh akta kelahiran.

Melalui kerja sama tersebut, proses pengurusan dokumen kependudukan diharapkan lebih mudah dan cepat sehingga setiap anak bisa langsung memiliki akta kelahiran tanpa harus menunggu lama.

“Upaya yang dilakukan Disdukcapil melakukan perjanjian kerjasama dgn IBI, Rumah Sakit, agar bisa diakses anak-anak yang baru lahir supaya langsung mendapatkan akte lahir,” ungkapnya.

Selain itu, Disdukcapil juga berencana menjalin kerja sama dengan yayasan dan panti asuhan. Langkah ini ditujukan untuk membantu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak diakui secara agama maupun negara agar tetap mendapatkan hak atas identitas hukum berupa akta kelahiran.

Selain persoalan akta kelahiran, Dukcapil juga terus mendorong masyarakat beradaptasi dengan perkembangan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital.

Menurut Alman, ke depan dokumen kependudukan akan semakin diarahkan pada sistem digitalisasi. Dengan demikian, penggunaan dokumen fisik secara bertahap akan beralih ke dokumen elektronik yang lebih praktis dan mudah diakses tidak terkecuali kartu tanda penduduk (KTP).

Untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, Dukcapil Palangka Raya secara rutin melaksanakan program jemput bola atau pelayanan langsung ke tengah masyarakat.

Bahkan, dalam satu hari pelayanan dapat dilaksanakan di beberapa lokasi sekaligus, salah satu di antaranya adalah kawasan Banturung, Kelurahan Langkai, Mendawai, dan Rajawali.

Melalui pelayanan tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengurus satu jenis dokumen, tetapi juga bisa sekaligus melengkapi berbagai administrasi kependudukan yang belum dimiliki. Mulai dari kartu keluarga, akta kelahiran, perekaman KTP elektronik hingga aktivasi identitas kependudukan digital.

“Kami hampir setiap hari melakukan jemput bola. Bahkan, tidak ada hari libur untuk pelayanan. Jadi, kalau masyarakat belum memiliki kartu keluarga, akta kelahiran, belum melakukan perekaman KTP atau belum aktivasi, bisa sekalian diurus,” sebutnya.

Alman berharap, melalui pelayanan jemput bola dan sosialisasi yang terus digencarkan, semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan.

Dengan begitu, tidak ada lagi warga yang terkendala dalam mengakses pelayanan publik hanya karena belum memiliki dokumen administrasi kependudukan.nws/fwa-red

 

-
-
-