PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID– Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin angkat bicara terkait alokasi anggaran hingga Rp5 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan gudang Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya. Ia menegaskan, penganggaran tersebut dilakukan sebelum dirinya kembali menjabat sebagai Wali Kota.
Fairid menegaskan, anggaran tersebut masuk dalam APBD 2025 yang disusun saat pemerintahan masih dipimpin penjabat (Pj) Wali Kota. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan waktu penganggaran dan ketentuan yang berlaku saat itu.
“Ada yang menyebut angka Rp5 miliar pada APBD 2025. Saya tidak mengetahui secara persis karena penganggaran APBD 2025 bukan pada masa pemerintahan saya, melainkan penjabat (Pj),” katanya, Minggu (15/11/2026).
Ia juga menilai perlu ada pemisahan antara waktu penganggaran dan pemberlakuan aturan yang kini menjadi sorotan.
“Kalau penganggarannya tercatat pada 2025, tentu harus dilihat berdasarkan aturan yang berlaku pada tahun tersebut. Sementara ketentuan yang dipersoalkan mulai berlaku pada 2026, sehingga ada perbedaan waktu dan konteks regulasi,” ujarnya.
Persoalan ini mencuat di tengah sorotan terhadap penggunaan APBD untuk membiayai fasilitas instansi vertikal. Terlebih, Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengingatkan kepala daerah agar menghentikan pemberian dana hibah kepada instansi vertikal, termasuk aparat penegak hukum, karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu independensi lembaga.
Meski demikian, Fairid tidak menjelaskan secara terperinci mekanisme maupun dasar pengalokasian anggaran pembangunan gudang Kejari tersebut.
Di sisi lain, ia menegaskan komitmen Pemko Palangka Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Menurutnya, Palangka Raya masuk tiga besar kota percontohan antikorupsi setelah menjalani observasi KPK selama kurang lebih enam bulan.
Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pengawasan internal, perencanaan hingga penganggaran melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
“Kalau pemerintah kota bermain-main dengan anggaran atau melakukan penyimpangan, tentu tidak mungkin Palangka Raya dijadikan salah satu kota percontohan antikorupsi hingga masuk tiga besar,” tegasnya.
Fairid juga mengaku belum menerima peringatan dari KPK terkait anggaran pembangunan gudang Kejari tersebut. Ia meminta masyarakat menilai kinerja pemerintahannya hingga akhir masa jabatan. nws/fwa-red











