-
DPRD PALANGKA RAYA

Bapenda Diminta Perketat Pengawasan Pajak Konsumen

76
×

Bapenda Diminta Perketat Pengawasan Pajak Konsumen

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I Hatir Sata Tarigan.FOTO ISTIMEWA 
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN – Pajak makanan dan minuman sebesar 10 persen yang dibayarkan konsumen saat bertransaksi di rumah makan maupun tempat usaha kuliner perlu mendapat pengawasan lebih optimal. Pasalnya, pungutan tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang wajib disetorkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diminta lebih gencar menyosialisasikan mekanisme pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman kepada para pelaku usaha.

Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, mengatakan sosialisasi dan pengawasan penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pemungutan pajak tersebut. Terlebih, pajak 10 persen itu telah dibayarkan konsumen melalui setiap transaksi makanan dan minuman.

“Kalau masyarakat sudah ikhlas membayar 10 persen tersebut, yang perlu dipastikan adalah apakah pajak yang dipungut dari konsumen itu benar-benar disetorkan oleh pengusaha kepada pemerintah daerah,” katanya, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, keterbukaan pelaku usaha menjadi salah satu hal penting dalam memastikan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Untuk itu, dia mendorong adanya laporan yang jelas mengenai jumlah transaksi dan penyetoran pajak yang dilakukan setiap harinya.

“Kita berharap ada transparansi dan keterbukaan, termasuk laporan mengenai jumlah transaksi setiap harinya agar penerimaan pajak yang menjadi hak pemerintah daerah dapat diketahui,” ucapnya.

Hatir menambahkan, Bapenda perlu melakukan pendekatan secara berkelanjutan kepada para pelaku usaha, terutama rumah makan dan tempat usaha kuliner yang memiliki volume transaksi cukup tinggi.

Dengan pemahaman yang baik mengenai mekanisme pemungutan dan penyetoran PBJT, diharapkan seluruh pajak yang dibayarkan konsumen dapat masuk ke kas daerah sebagaimana mestinya.

“Kalau mekanisme ini benar-benar dijalankan dan seluruh pajak yang sudah dibayarkan konsumen disetorkan, saya yakin target penerimaan dari sektor tersebut bisa terpenuhi,” ujarnya. nws/fwa-red

-
-
-