-
DPRD PALANGKA RAYA

PKB Tekankan 7 Poin Penting Raperda Kota Layak Anak

121
×

PKB Tekankan 7 Poin Penting Raperda Kota Layak Anak

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi PKB Rusdiansyah. FOTO ISTIMEWA
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Palangka Raya menekankan tujuh poin penting yang perlu diperhatikan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Ketua Fraksi PKB Rusdiansyah mengatakan, pembentukan regulasi tersebut harus menjadi langkah nyata dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, bukan sekadar mengejar predikat atau penghargaan Kota Layak Anak.

Menurutnya, anak merupakan aset masa depan daerah dan bangsa. Karena itu, pemenuhan hak serta perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ada tujuh poin yang menjadi perhatian Fraksi PKB. Pertama, pemenuhan hak anak sebagai prioritas pembangunan daerah, meliputi hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi.

Kedua, penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun ruang digital.

“Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas korban, serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum dengan penanganan laporan secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Ketiga, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, aman, berkualitas, dan terjangkau. Termasuk pemenuhan gizi, imunisasi, pencegahan stunting hingga pelayanan kesehatan mental anak.

Keempat, penyediaan ruang publik dan infrastruktur ramah anak, seperti taman bermain, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, jalur pejalan kaki, dan transportasi aman. Fasilitas tersebut juga harus dapat diakses anak penyandang disabilitas.

Kelima, penguatan peran keluarga dan partisipasi masyarakat dalam pengasuhan serta perlindungan anak. Selain itu, anak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya secara proporsional.

Keenam, penguatan koordinasi dan kelembagaan melalui pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas antarpihak, termasuk mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pengawasan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih.

Ketujuh, kepastian anggaran dan keberlanjutan program. Menurut Rusdiansyah, regulasi harus didukung anggaran memadai yang diarahkan pada program dengan manfaat langsung bagi anak, mulai dari pelayanan perlindungan, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan fasilitas ramah anak.

Rusdiansyah berharap, tujuh poin tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda sehingga aturan yang dihasilkan tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas.

“Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus menghadirkan perlindungan dan manfaat nyata bagi seluruh anak, bukan sekadar berorientasi pada pencapaian predikat,” pungkasnya. nws/fwa-red

-
-
-