-
Spirit Kalteng

UJI MATERI PASAL BERLADANG -Kearifan Lokal vs Lingkungan, Teras Minta MK Jaga Keseimbangan

49
×

UJI MATERI PASAL BERLADANG -Kearifan Lokal vs Lingkungan, Teras Minta MK Jaga Keseimbangan

Sebarkan artikel ini
Dr Agustin Teras SH MH Narang
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Langkah pengujian materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah, melalui Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi perhatian komunitas masyarakat adat di Kalimantan. Beberapa pihak telah menyuarakan penolakan atas langkah permohonan tersebut.

Permohonan yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat bersama dua pemohon lainnya mempersoalkan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal. Dalam petitum alternatifnya, para pemohon meminta agar praktik tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat berwenang serta berada dalam pengawasan dan pengendalian sebelum, selama, dan sesudah pembakaran.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (DPD RI Dapil Kalteng) Agustin Teras Narang mengajak semua pihak menyikapi proses hukum tersebut dengan tenang dan jernih.

“Saya kira kita perlu menyikapi proses hukum ini dengan tenang dan jernih. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menguji undang-undang. Namun, masyarakat hukum adat juga memiliki hak yang dijamin konstitusi untuk mempertahankan identitas budaya dan menjalankan hak-hak tradisionalnya,” ujar Teras Narang.

Menurutnya, perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan amanat konstitusi yang perlu dijalankan secara seimbang.

Dalam kondisi saat ini, komunitas atau organisasi masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung dan memenuhi persyaratan hukum perlu mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara tersebut dengan menghadirkan bukti yang kuat.

“Saya mengapresiasi pihak-pihak yang telah mengambil langkah tersebut. Ini dapat menjadi panggung konstitusional yang baik bagi masyarakat adat Kalimantan untuk menyuarakan pengalaman, pengetahuan, dan hak-haknya melalui argumentasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Teras juga mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat di DPR dapat memasukkan poin penting karakteristik perladangan tradisional masyarakat adat Kalimantan sebagai kearifan lokal, agar tidak diabaikan begitu saja.

Ia mengingatkan, pengalamannya saat memimpin Kalteng sebagai Gubernur periode 2005–2015 menunjukkan bahwa mengatur pembukaan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan keselamatan lingkungan bukan perkara mudah.

“Diperlukan kearifan lokal untuk memahami masyarakat, sekaligus kearifan nasional untuk merumuskan kebijakan yang adil dan tepat, serta berkemanfaatan,” jelasnya.

Teras juga mengajak untuk jujur melihat sejarah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Menurutnya, persoalan ini tidak dapat begitu saja dibebankan kepada praktik perladangan tradisional.

“Dalam praktiknya, masyarakat adat memiliki tata cara pengelolaan ladang yang diwariskan secara turun-temurun, antara lain dengan pembatasan luas lahan, penggunaan varietas lokal, dan pembuatan sekat bakar untuk mencegah penjalaran api. Pada sejumlah komunitas, praktik tersebut juga mempertimbangkan karakteristik lahan dan kondisi lingkungan setempat,” ujarnya.

Hal tersebut perlu dipahami secara utuh, tanpa mengabaikan kewajiban menjaga keselamatan lingkungan. Teras menegaskan, kebijakan pembukaan lahan gambut skala besar pada era Orde Baru, termasuk Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare yang dimulai pada 1995–1996, turut memperbesar kerentanan gambut terhadap kebakaran melalui pembangunan kanal drainase dan pengeringan lahan. Perluasan perkebunan serta pembukaan lahan yang tidak diikuti pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab juga memperbesar risiko.

“Karena itu kita harus mampu membedakan praktik perladangan tradisional yang dilakukan dengan tata cara dan pengendalian tertentu dari praktik pembukaan lahan skala besar yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” tegasnya.

Pada akhirnya, Teras menekankan bahwa perlindungan hutan, kepastian hukum, keselamatan masyarakat, dan penghormatan terhadap kearifan lokal harus terus dibangun secara bersamaan.

“Negara tidak boleh membiarkan hutan rusak, tetapi juga tidak boleh mengabaikan martabat dan hak hidup serta pangan masyarakat yang secara turun-temurun hidup bersama serta menjaga alamnya. Inilah keseimbangan yang perlu diperjuangkan oleh semua pihak, dengan tanpa terkecuali,” pungkasnya. hil-red

 

-
-
-