PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Upaya menjadikan Kota Palangka Raya lebih terang hingga ke seluruh pelosok wilayah terus didorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya. Tak tanggung-tanggung, proyek penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp86 miliar disiapkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU).
Langkah tersebut diharapkan mampu mengatasi keterbatasan anggaran daerah sekaligus mempercepat pemerataan fasilitas penerangan jalan yang selama ini masih membutuhkan perhatian.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, kebutuhan pembiayaan PJU selama ini menjadi salah satu komponen yang cukup membebani APBD. Setiap tahunnya, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp35 miliar hingga Rp40 miliar.
Karena itu, skema KPDBU menjadi alternatif pembiayaan agar pembangunan dan pemeliharaan PJU tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
“Selama ini, kebutuhan PJU menjadi beban APBD yang cukup besar, sekitar Rp35 miliar hingga Rp40 miliar. Dengan skema kerja sama ini, beban tersebut dapat dialihkan sehingga anggaran daerah bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan lainnya,” ujar Fairid, Senin (16/11/2026).
Melalui kerja sama tersebut, pemasangan hingga pemeliharaan fasilitas penerangan jalan nantinya akan melibatkan badan usaha.
Saat ini, tercatat sekitar 7.800 titik PJU telah menjadi aset Pemko Palangka Raya. Namun, berdasarkan perhitungan awal, kota ini masih membutuhkan tambahan sekitar 5.000 titik penerangan.
Fairid menjelaskan, jumlah tersebut belum menjadi angka final karena masih harus disesuaikan dengan hasil pendataan dan survei langsung di lapangan.
Sejumlah ruas jalan dan kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Diponegoro, Jalan G. Obos, Jalan Tjilik Riwut hingga Pal 10, kawasan lingkar luar, serta Cempaka. Selain itu, jalur dari kawasan Mie Gacoan menuju Swiss-Belhotel hingga Pal 12 juga masuk dalam rencana pengecekan.
“Untuk jumlah unit penambahan, masih bergantung pada hasil survei lapangan. Saat ini tercatat ada sekitar 7.800 titik PJU milik Pemerintah Kota Palangka Raya. Berdasarkan perhitungan awal atau simulasi, diperkirakan ada penambahan sekitar 5.000 titik. Namun, angka tersebut belum final karena harus disesuaikan dengan hasil survei,” jelasnya.
Menurut Fairid, pemerataan penerangan menjadi perhatian utama pemerintah. Tidak hanya jalan yang berstatus jalan kota, tetapi juga jalan nasional dan provinsi di wilayah Palangka Raya diharapkan memiliki penerangan yang memadai.
“Pada prinsipnya, saya ingin Kota Palangka Raya terang di seluruh wilayah, baik jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kota,” tegasnya.
Selain menambah fasilitas baru, Pemko juga berupaya memaksimalkan lampu yang masih dapat digunakan. Salah satunya dengan memanfaatkan kembali PJU model Angel Wing yang kondisinya masih layak untuk dipindahkan ke lokasi lain yang membutuhkan penerangan.
Dari sisi persiapan, Fairid menyebut kesepakatan prinsip dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), telah diperoleh.
Saat ini, konsultan bersama tim perencanaan masih melakukan berbagai persiapan dan survei sebelum proyek tersebut memasuki tahapan tender.
“Secara kerja sama, kesepakatan prinsipnya sudah diperoleh. Namun, anggarannya belum masuk dalam APBD 2027 karena masih dalam tahap perencanaan dan persiapan,” ungkapnya.
Pemko berharap program tersebut dapat mulai direalisasikan melalui APBD Perubahan 2027. Bahkan, Fairid menargetkan persoalan penerangan jalan di Kota Palangka Raya bisa dituntaskan secara bertahap dalam kurun waktu sekitar dua tahun.
“Mudah-mudahan pada APBD Perubahan 2027 program ini sudah bisa berjalan. Kami berharap prosesnya bisa segera dilaksanakan,” katanya.
Dengan rencana investasi mencapai Rp86 miliar dan kebutuhan tambahan ribuan titik penerangan, proyek KPDBU ini diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan. Namun, realisasinya masih menunggu penyelesaian survei, perencanaan, dan proses tender. nws/fwa-red











