Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sukamara Masduki, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Wakil Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Plt. Direktur Jenderal KSDAE, Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, serta sejumlah pihak terkait.
Penertiban ini merupakan tindak lanjut penanganan perkara kebakaran hutan di kawasan SM Lamandau yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan melalui Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengedepankan pendekatan persuasif dengan melibatkan pemangku adat Dayak (Demung) dan masyarakat Desa Kartamulia. Pendekatan tersebut membuahkan hasil, dengan 43 pihak yang sebelumnya menguasai dan memanfaatkan kawasan secara ilegal menyatakan kesediaan menghentikan aktivitasnya secara sukarela.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan bersama Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), TNI, Polri, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan tokoh adat setempat juga telah berhasil menertibkan 11.180 pohon sawit ilegal pada areal seluas 88 hektare di Suaka Margasatwa (SM) Lamandau, Desa Kartamulia, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah.
Penertiban ini dilanjutkan dengan penguatan komitmen perlindungan kawasan bersama masyarakat adat Dayak Kaharingan dan langkah awal pemulihan ekosistem gambut yang mendapat dukungan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Selain penumbangan tanaman sawit, sebanyak 28 pondok kerja yang berada di kawasan tersebut juga telah dibongkar secara mandiri oleh para penggunanya.
Langkah ini dinilai menjadi bentuk penertiban yang tidak hanya mengedepankan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai adat serta menghindari potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Komitmen perlindungan kawasan selanjutnya diperkuat melalui Deklarasi Adat Dayak Kaharingan Desa Kartamulia bersama pengelola SM Lamandau. Deklarasi tersebut memuat kesepakatan untuk menjaga kawasan konservasi, melindungi satwa liar, mencegah kebakaran hutan, menolak perambahan dan aktivitas ilegal, serta memperkuat kerja sama pengawasan dan pemulihan kawasan.
Keterlibatan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam upaya membangun perlindungan hutan yang berkelanjutan, dengan bertumpu pada kesadaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan penertiban SM Lamandau merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, memperkuat kepastian hukum, sekaligus menghentikan penguasaan ilegal yang mengancam kepentingan ekologis dan keselamatan masyarakat.
“Kawasan konservasi harus tetap menjadi kawasan konservasi. Negara tidak boleh membiarkan penguasaan ilegal menghilangkan fungsi hutan yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, penertiban tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Namun, upaya itu juga harus disertai jaminan agar kawasan yang telah diamankan tidak kembali dikuasai maupun mengalami kerusakan.
Ia menambahkan, keberhasilan penegakan hukum kehutanan tidak semata-mata diukur dari jumlah tanaman ilegal yang ditumbangkan atau luas kawasan yang ditertibkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari perubahan perilaku dan komitmen masyarakat setelah tindakan penegakan hukum dilakukan.
“Kesediaan masyarakat menghentikan aktivitas ilegal secara sukarela dan komitmen masyarakat adat untuk menjaga SM Lamandau merupakan perkembangan yang sangat penting. Ketegasan negara harus berjalan bersama pendekatan yang memahami kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.
Januanto berharap, melalui langkah tersebut, kawasan konservasi SM Lamandau dapat kembali terlindungi dan terbebas dari aktivitas ilegal. Kesadaran masyarakat untuk turut menjaga hutan juga diharapkan semakin kuat sehingga kerusakan lingkungan, khususnya akibat kebakaran dan perambahan, tidak kembali terulang.
“Kita ingin kawasan konservasi kembali aman, kepatuhan hukum tumbuh dari kesadaran bersama, dan masyarakat menjadi bagian dari kekuatan yang mencegah kerusakan berulang. Inilah arah penegakan hukum kehutanan yang perlu terus diperkuat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Selain melakukan penertiban sawit ilegal, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penanaman pohon di lokasi tersebut. Penanaman ini diharapkan dapat memulihkan wilayah konservasi seperti sedia kala.FUAD