-
DPRD PALANGKA RAYA

Cegah Pernikahan Dini, Raperda Kota Layak Anak Mulai Dibahas

32
×

Cegah Pernikahan Dini, Raperda Kota Layak Anak Mulai Dibahas

Sebarkan artikel ini
FOTO DPRD PALANGKA RAYA RAPAT-Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya Khemal Nasery spimpin rapat pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Senin (16/11/2026). 
-

PALANGKA RAYA/TABENGAN.CO.ID – Perlindungan anak tidak cukup hanya melalui imbauan, tetapi perlu diperkuat dengan aturan yang mampu menjamin hak, keamanan, serta tumbuh kembang anak. Berbagai persoalan, mulai dari perundungan di lingkungan sekolah, paparan paham radikal dan pornografi hingga pernikahan dini, menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan Palangka Raya sebagai Kota Layak Anak.

Komitmen tersebut mulai diwujudkan melalui rapat pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palangka Raya tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang melibatkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, kegiatan ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Senin (16/11/2026).

Ketua Bapemperda DPRD Palangka Raya Khemal Nasery, mengatakan pembentukan Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak di Kota Palangka Raya.

Menurutnya, penyelenggaraan Kota Layak Anak harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas anak hingga perlindungan hukum.

“Ini bukti keseriusan Pemerintah Kota Palangka Raya bersama DPRD Kota Palangka Raya,” ujarnya sesaat setelah rapat berlangsung.

Khemal menjelaskan, salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam Raperda tersebut adalah upaya mencegah perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan senior atau kakak kelas terhadap adik kelasnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin meminimalkan pengaruh paham radikal dan paparan pornografi yang dapat mengancam perkembangan anak.

Tidak hanya soal perlindungan, Raperda tersebut juga diarahkan untuk mendorong penyediaan fasilitas ramah anak. Menurutnya, kebutuhan anak harus mendapat perhatian tersendiri, termasuk tersedianya ruang bermain yang dapat menunjang tumbuh kembang mereka.

“Jangan hanya menyiapkan fasilitas untuk orang tua. Anak-anak kita siapkan juga tempat untuk bermain, bagi tumbuh kembangnya,” tegasnya.

Persoalan kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini turut menjadi pembahasan. Khemal menyebutkan, ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu menjadi perhatian dan akan diakomodasi dalam pasal-pasal Raperda tersebut.

Ia juga memastikan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi bagian yang diperhatikan dalam penyusunan regulasi. Dengan demikian, seluruh anak di Kota Palangka Raya diharapkan memperoleh hak perlindungan yang sama.

“Kita mengakomodir itu. Kita mengantisipasi dan menjaga supaya anak-anak berkebutuhan khusus pun dapat perlindungan dari pemerintah dalam bentuk Kota Palangka Raya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Khemal mengatakan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan aturan serta dampaknya bagi masyarakat.

Menurutnya, regulasi harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara optimal.

Melalui pembahasan Raperda ini, diharapkan Palangka Raya tidak hanya memiliki predikat Kota Layak Anak, tetapi juga mampu menghadirkan lingkungan yang benar-benar aman, nyaman, dan memberikan perlindungan bagi seluruh anak. nws/fwa-red

 

-
-
-